Hebat...! Waskita Karya Selalu Lolos Dari Kasus Besar...?


BARAK, (Jakarta)- Meskipun kesalahannya fatal hingga membuatnya masuk dalam daftar hitam (black list) yang berujung pada dilarang mengikuti tender/lelang proyek pemerintah dalam rentang waktu tertentu, namun lagi-lagi perusahaan jasa konstruksi plat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) bisa "meloloskan diri".

Hal itu setidaknya tergambar dari keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan WSKT terkait Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tentang penetapan WSKT dalam daftar hitam.

Diketahui, pada sekitaran 28 Mei 2024 lalu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konvensi Energi Kementerian ESDM menerbitkan surat penetapan sanksi daftar hitam kepada WSKT dengan nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tertanggal 28 Mei 2024.

Kuasa hukum WSKT, Hendi Gandasmiri mengatakan, Majelis Hakim menetapkan, bahwa penayangan sanksi daftar hitam WSKT agar diturunkan dari daftar hitam nasional pada laman www.inaproc.id.

"Penetapan permohonan penundaan itu berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan resmi pemetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya," ucap Hendi dilansir cnbcindonesia, Senin (05/08/2024) lalu.

Keputusan Majelis Hakim tersebut, kata Hendi, membuka peluang WSKT untuk kembali bisa mengikuti tender/lelang pengandaan barang/jasa pemerintah maupun swasta.

"Keputusan ini berdampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan WSKT, karena perusahaan dapat kembali mengikuti tender/lelang pengandaan barang/jasa pemerintah, baik APBN, APBD maupun swasta," ucapnya.

Korupsi Shelter Tsunami di NTB

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap siapa pihak yang mengerjakan proyek pembangunan tempat evakuasi (shelter tsunami) yang dikorupsi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kontraktornya Waskita Karya," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

KPK menegaskan, jika proyek Kementerian PUPR senilai Rp 20 miliar tersebut tidak berguna, lantaran tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Informasi sementara, nilai proyeknya Rp 20 miliar. Nilai kerugian negaranya adalah total lost, karena shelter tidak dapat digunakan seperti tujuan awal," tegasnya.

Dalam penyelidikan kasus pada Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) TA 2014 tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka, terdiri atas pihak penyelenggara negara dan BUMN konstruksi.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya