Barak Miinta DJBM Audit PJN II Babel


BARAK, (Jakarta)- Menyoal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat lokal dalam pemeliharaan rutin jalan nasional menuju Belitung Timur oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Bangka Belitung (Babel), Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) tegas meminta Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR melakukan audit khusus.

Koordinator nasional Barak, Danil's menilai, setidaknya ada dua ketentuan yang disinyalir dilanggar oleh penyelenggara jalan terkait, yakni menjalankan excavator tanpa melting (bantalan- Red) untuk menjaga agar jalan beraspal tidak rusak, dan mengerjakan pekerjaan pembabatan rumput dan pembersihan bahu jalan menggunakan excavator.

Menurutnya, disatu sisi, kendaraan Over Dimension Over Load (Odol) dipersoalkan karena merusak konstruksi jalan hingga menyedot anggaran negara puluhan triliun setiap tahunnya untuk perbaikan. Tapi disisi lain, PPK/Satker selaku penyelenggara jalan bebas melenggang dengan kendaraan roda baja (excavator) yang beratnya rerata 19-20 ton diatas jalan beraspal.

"Ini jelas melanggar ketentuan yang ada, baik UU Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun peraturan-peraturan turunannya. Masyarakat dilarang, tapi sendirinya mempertontonkan yang tidak benar," ujarnya, Selasa (18/03/2024).

Begitu pula soal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan yang menggunakan excavator.

"Pekerjaan itu juga kami duga masuk dalam program Padat Karya Tunai (PKT). Kalau PKT dikerjakan menggunakan alat berat, lalu apa manfaatnya bagi masyarakat lokal," sesalnya.

Ia menegaskan, jika dalam laporannya ada serapan tenaga kerja lokal pada program tersebut, maka hal itu masuk dalam ranah korupsi.

"Dari tidak adanya nilai manfaat bagi penyerapan tenaga kerja lokal saja sudah pelanggaran, apalagi kalau sampai ada laporan tenaga kerja yang terserap," ungkapnya.

Karenanya, ia meminta DJBM memanggil dan memeriksa PPK, Kepala Satker, dan Kepala Balai Babel untuk dimintai klarifikasinya secara rinci.

"Jangan sampai keduluan aparat penegak hukum. Pemanggilan oleh internal penting untuk mengantisipasi timbulnya kerugian, baik bagi negara maupun masyarakat penerima manfaat," tegasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya