Bahas Penanganan Jembatan Gantung Pabaun, Pemkab Rapat Bersama BPJN Riau


BARAK, (Riau)- Usai turun lapangan beberapa waktu lalu, Pemkab Kuansing akhirnya mengadakan rapat bersama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Jum'at (19/01/2024).

Rapat tersebut diadakan guna membahas tindak lanjut penanganan jembatan gantung Bukit Kauman (Pabaun- red) yang hancur akibat diterjang banjir pada awal Januari 2024 lalu.

"Rapat membahas soal teknis pemeriksaan kondisi detail jembatan jika banjir sudah surut, termasuk langkah lanjutan yang diperlukan".


Demikian diungkapkan Kepala BPJN Riau, Yohanis Tulak Todingrara, dalam keterangan persnya yang diterima infobarak, Jum'at (19/01/2024).

Rapat itu juga, lanjutnya, sebagai tindak-lanjut dari kunjungan lapangan pasca kejadian beberapa waktu lalu.

"Usai rapat, tim dari Balai juga kembali melaksanakan kunjungan bersama ke lapangan. Semoga banjir segera surut dan kerusakan segera teratasi," ungkapnya.


Diketahui, jembatan gantung Bukit Kauman dibangun pada TA 2019 lalu. Pembangunan berada dibawah PPK 2.5 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Riau.

Dalam usia yang ke-3, tepatnya minggu ke-2 bulan Januari 2024, jembatan mengalami kerusakan parah akibat banjir.

Keterangan pihak Balai, jembatan gantung Bukit Kauman telah diserahkan kepada Pemkab Kuansing pada TA 2022 lalu. Namun karena mengalami kerusakan parah, Pemkab menyurati Menteri PUPR untuk perbaikan atau penggantian jembatan yang rusak.

Sebelumnya, kabid Bina Marga Dinas PUPR Kuansing mengungkapkan, jembatan gantung Bukit Kauman merupakan kewenangan BPJN Riau.

Data Elevasi Banjir Tidak Cermat


Dipihak lain, Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), M Deddy H menduga, rusaknya jembatan gantung Bukit Kauman tidak terlepas dari tidak cermatnya data elevasi air banjir.

"Sepertinya posisi freeboard jembatannya kurang tinggi. Kemungkinan hal ini terjadi akibat tidak dicermatinya data elevasi banjir, yang mestinya bisa dikroscek lewat masyarakat sekitar atau jejak banjir sebelumnya," jelasnya.

Jembatan, lanjutnya, mestinya dibangun dengan perhitungan yang matang, agar tidak mudah rusak, apalagi sampai hancur diterjang banjir.

"Posisi gelagar bawah jembatan seharusnya dibangun dengan perhitungan dari data elevasi banjir plus 1,5 meter keatas. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang berpotensi merusak konstruksi jembatan," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya