KPPU Cari Data 17 Paket IJD di LPSE

Ini Dia Penjelasan BPJN Lampung

BARAK, (Lampung)- Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) Wilayah II, mempertanyakan lelang 17 paket Inpres Jalan Daerah (IJD) yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung.

"Sejak pekerjaan dimulai, kami sudah coba telusur data paket-paketnya, baik dilaman LPSE maupun e-katalog. Hanya saja sampai saat ini belum kami temukan," ujar Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro layaknya dilansir rilis.id, Selasa (19/09/2023) kemarin.

Menurut Wahyu, karena pekerjaan sudah dimulai sejak Juli lalu, mestinya sekarang data-datanya sudah bisa diakses.

"Kami akan mengundang Kabalai untuk meminta keterangan, proses lelangnya seperti apa," tegasnya.

Aturannya Jelas

Sementara informasi yang diperoleh infobarak, 17 paket IJD di BPJN Lampung seluruhnya dilelang menggunakan sistem e-katalog. Hal itu dilakukan, mengingat waktu pelaksanaan yang hanya 6 bulan dengan masa efektif pelaksanaan yang 5 bulan, mulai dari persiapan, mobilisasi hingga pelaksanaan.

Terkait isu yang menyebutkan 17 paket pekerjaan hanya dilaksanakan oleh 2 jasa konstruksi saja, hal itupun terbantahkan dengan sendirinya. Sebab kemampuan penyedia jasa juga sudah diperhitungkan dengan matang, mulai dari segi keuangan, peralatan, bahan maupun tenaga.

Begitu pula terkait harapan KPPU agar Balai memberikan keterangan, BPJN Lampung sendiri bahkan telah bersiap untuk memaparkan metode pelaksanaan e-katalog pada pekan depan nanti.

Pihak Balai juga menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan e-katalog, yang terdiri dari Perpres No 22/2021 Perubahan atas Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya ada pula Peraturan LKPP No 9/2021 tentang Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, serta Keputusan Kepala LKPP No 122/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Manfaat IJD Luar Biasa Besar

Dipihak lain, Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak, Dedi, berharap pelaksanaan paket-paket IJD berjalan tanpa hambatan.

"Sepanjang pantauan kami, paket-paket IJD bisa lebih cepat terlaksana karena menggunakan sistem e-katalog. Dengan sistem ini, harapan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf agar seluruh rakyat bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur jelang akhir masa jabatannya bisa segera terpenuhi," ungkapnya.

Karenanya, selama penyelenggaraan paket-paket IJD dijalankan dengan baik, ia berharap tidak ada pihak-pihak yang menghambat. Dan jikapun terdapat kekurangan, selama tidak merugikan negara dan rakyat sebagai penerima manfaat akhir, bisa diberikan masukan tanpa harus berpolemik.

"Nilai manfaat IJD luar biasa besar bagi rakyat. Banyak yang sebelumnya hidup terisolir, entah karena jalan yang tak kunjung diperbaiki akibat keterbatasan APBD, maupun ketiadaan akses jalan karena memang belum dibangun, kini aksesnya dengan dunia luar terbuka lebar. Dan hal ini tentu mengairahkan roda perekonomian hingga ke pelosok," pungkasnya.* (Barak)