Lelang Paket Jalan Nasional di Papua Barat Disoal

BARAK, (Papua Barat)- Kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Papua Barat dipersoalkan publik.

Pasalnya, keputusan BP2JK dinilai mematikan para pelaku usaha lokal.

Hal itu terlihat dari keputusan BP2JK memenangkan PT PNA dalam lelang proyek perbaikan jalan Kinan-Furir-Goras, di Fakfak, Papua Barat.

Publik lantas mempersoalkan, lantaran PT PNA yang berkantor di Aceh dinilai tidak memiliki sumber daya untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Mereka berkantor di Aceh, tapi mengerjakan proyek yang lokasinya di Fakfak, Papua Barat. Perusahaan itu tidak memiliki kantor cabang di Papua Barat, tidak memiliki peralatan pendukung. Kalau memang ada alat beratnya, tunjukkan dimana lokasinya," tegas Koordinator Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed), Erlangga Abdul Kalam, Sabtu (15/07/2023) kemarin.

Pembangunan di daerah, katanya seperti dilansir jpnn, mestinya memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha lokal untuk turut andil.

Ia pun meminta pemerintah lebih hati-hati dalam memilih jasa konstruksi untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah pusat di daerah.

Kegiatan APBN yang turun ke daerah, lanjutnya, mestinya membawa nilai manfaat bagi para pelaku usaha di daerah untuk hidup dan berkembang sebagaimana mestinya.

"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi tumbal atas ketidakprofesionalan BP2JK. Hal itu akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujarnya.

Ia juga menegaskan, agar BP2JK menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam setiap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Diketahui, Pokja 54 BM BP2JK melelang proyek perbaikan jalan Kinan-Furir-Goras di Fakfak. Lelang itu dimenangkan kepada PT PNA yang dinilai tidak memiliki sumber daya di Papua Barat.* (Barak)