Terindikasi Korupsi, Ketua Komisi I Desak Bupati Copot Direktur PDAM Bima


BARAK, (NTB)- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rafidin, S.Sos, mendesak Bupati Bima Indah Damayanti Putri segera mencopot Plt Direktur PDAM, H.Haerudin.

Selain yang bersangkutan tidak lagi produktif karena sudah berumur diatas 60 tahun, Haerudin juga dinilai tidak dapat mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal dari Pemkab.

"Dari tahun 2018 sampai 2022 ini, H. Haerudin masih dipertahankan oleh Bupati. Kami memandang ini sebagai masalah," ujarnya Rafidin kepada infobarak via pesan WhatsApp, Selasa (27/12/2022).

Diketahui, sejak tahun anggaran 2005 hingga 2022 ini, Pemkab Bima menggelontorkan anggaran penyertaan modal Pemkab Bima bagi PDAM.

"Sampai 2022 ini, PDAM menerima penyertaan modal dari Pemkab sekitar Rp 27 milyar. Dana ini tidak mampu dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Ia menjelaskan, dari hasil penelisikan Inspektorat, pada TA 2019, jumlah penyertaan modal yang diterima PDAM Kabupaten Bima hanya Rp 19 milyar lebih.

"Tiba-tiba hasil temuan BPK dibulan April tahun 2022 yang dilaporkan kepada Bupati, Pemda, DPR dan Inspektorat, nilainya jadi Rp 26 milyar lebih. Nah, yang Rp 7 milyar itu kapan? Artinya Bupati Bima menambah penyertaan modal terhadap PDAM itu sekitar TA 2020-2021," ungkapnya.

Akibat penyertaan modal yang tetiba melonjak tersebut, lanjutnya, bukan tidak mungkin akan menyeret Bupati dalam dugaan pidana korupsi.

"Kami kira, dana penyertaan modal sekitar Rp 26 milyar bagi PDAM itu perlu diaudit khusus," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya