Belum Terbit Izin Dari BPJN, Rest Area Alberto & Pasific Tak Bisa Dikerjakan


BARAK, (NTB)- Hingga kini, perbaikan rest area Alberto dan Pasific yang ambrol tahun lalu belum bisa juga dilakukan lantaran masih menunggu izin dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, HM Fajar Taufik mengungkapkan, pengajuan izin kerja oleh kontraktor sudah di ajukan sejak Agustus lalu.

Dari informasi yang diperoleh, izin belum terbit karena BPJN masih melakukan kajian internal.

"informasinya, kemarin pengajuan sudah di meja pak Kabalai. Tapi masih ada kajian internal," katanya dilansir radarlombok, kemarin.

Dijelaskannya Taufik, terkait rencana perbaikan rest area, pihaknya sudah melakukan pertemuan hingga beberapa kali, baik dengan pihak kontraktor maupun dengan BPJN, dan beberapa instansi terkait lainnya.

"Bahkan sudah dilakukan survey dilapangan untuk menentukan titik rest area yang akan dibangun. Hanya saja izinnya belum diterbitkan," ungkapnya.

Saat survey dilakukan, sambungnya, pihak BPJN memberikan saran, agar pembangunan rest area diatas trotor tidak menggunakan cantilever.

"Tim perencana dari BPJN meminta redesign. Dan hasilnya dikirimkan ke Satker P2JN NTB," katanya.

Taufik juga menjelaskan, untuk bisa melakukan pembangunan, pihaknya harus memenuhi syarat-syarat administrasi, baru kemudian BPJN menerbitkan izin prinsip.

"Intinya, kontraktor masih harus menunggu terbitnya izin dari BPJN, baru bisa kerja," tandasnya.

Diketahui, berkaca dari pengalaman sebelumnya, tamu-tamu event World Superbike (WSBK) sebagian besar dikawasan Senggigi. Para tamu itu biasanya akan melewati rest area Alberto dan Pasific.

Sebab itulah rest area Alberto dan Pasific dipandang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah.

Dipihak lain, Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I NTB, Deni Purwa Indarsa selaku pemilik ruas jalan nasional di Pulau Lombok, yang coba dihubungi infobarak sejak Senin (24/10/2022), hingga saat ini belum juga memberikan pernyataan.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya