Ruas Simpang Ujung Aji hingga Pajak Roga Perlu Pelebaran

BARAK, (Sumut)- Tingginya volume kendaraan yang setiap hari melintas diruas jalan nasional dari Simpang Aji hingga Pajak Roga di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), membuat pemerintah perlu memikirkan rencana penanganan berkelanjutan.

Pasalnya, lebar jalan yang tersedia saat ini, tidak lagi mampu menampung arus transportasi yang semakin hari kian bertambah.

Andre, salah seorang pengendara yang setiap hari melintas diruas jalan nasional tersebut mengungkapkan, jika kemacetan yang selama ini terjadi bukan semata karena jalan yang rusak, namun lebih karena semakin tingginya intensitas kendaraan yang melintas.

"Sebenarnya persoalan mendasar yang mengakibatkan kemacetan itu adalah lebar jalan yang tidak lagi mampu menampung arus lalu-lintas yang terus bertambah," ujarnya.

Kalau sekedar untuk berpapasan, lanjutnya, lebar jalan yang ada saat ini cukup. Tapi persoalan akan muncul ketika ada kendaraan yang berhenti dipinggir jalan, baik untuk menaik-turunkan penumpang maupun kendaraan angkutan barang yang bongkar-muat.

"Solusi untuk menyelesaikan persoalan kemacetan itu hanya dengan pelebaran badan jalan. Kalau tidak, maka kemacetan akan semakin sulit diurai, terlebih dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas," tegasnya.

Pendapat yang sama juga dilontarkan Darwin Marbun. Menurutnya, salah satu penyebab kemacetan adalah adanya persimpangan bagi kendaraan yang keluar-masuk ke daerah Ujung Aji, maupun kendaraan yang keluar-masuk ke lokasi Pajak Roga, terutama pada jam-jam tertentu. Hal itulah yang memerlukan penanganan secara serius.

"Begitu pula dengan Outlet (buangan akhir saluran- Red) yang harus dibuat dengan elevasi yang tepat dan kapasitas yang memadai. Jalannya juga sudah perlu untuk diperlebar, mengingat jumlah kendaraan yang melintas semakin bertambah," ungkapnya.

Karena lebar jalan yang ada hanya 6,1 meter, dan sudah tidak lagi memadai, katanya, maka disetiap jalan berkelok, tikungan ataupun gang, selalu terjadi perlambatan laju kendaraan.

"Selain itu, ketiadaan jembatan penyeberangan juga membahayakan warga yang hendak menyeberang. Begitu pula kendaraan yang harus berhenti setiap kali ada warga yang menyeberang. Hal ini tentu berpengaruh menyumbang kemacetan," jelasnya.

Untuk mengatasi semua persoalan yang ada, katanya lagi, dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

"Walaupun itu jalan nasional, tapi harus ada dukungan dari Pemda selaku pemilik wilayah. Seperti untuk penyediaan traffic light dipersimpangan, itu sangat diperlukan agar tidak lagi semrawut seperti sekarang," ucapnya.

Hal lain yang juga memerlukan dukungan dari Pemda, adalah ketersediaan lahan parkir, agar para pengendara tidak lagi parkir dibahu jalan.

"Parkir di bahu jalan juga semakin menambah kemacetan," pungkasnya.* (Barak)