Pemda Memble, PAD Kab Bima Terjun Bebas

BARAK, (NTB)- Hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) tak mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contohnya, dari target PAD pada TA 2021 ini sebesar Rp 154 miliar, hingga kuartal terakhir (November-red) tidak mampu bahkan sekedar mencapai angka 50 persen dari target.

Hal ini menandakan lemahnya tata-kelola anggaran dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Dinda-Dahlan.

Menyoroti persoalan tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab Bima, Rafidin, S.Sos mengatakan, dari tahun ke-tahun kepemimpinan Dinda-Dahlan hanya bisa berangan-angan dan tak mampu berbuat yang berarti bagi capaian PAD Kab Bima.

"Bahkan ada indikasi kebocoran PAD," tegasnya.

Dugaan bocornya PAD bukanlah tanpa dasar. Tingginya plafon APBD, terutama dari sektor PAD adalah salah satunya. Namun ketika tidak tercapai, ditengah jalan ada saja alasan eksekutif, termasuk Covid-19, deviden atau jasa giro  dari sejumlah simpanan dibeberapa Bank, dan tidak adanya penyertaan modal.

"Saya menganggap alasan itu hanya mengada-ada. Sebab estimasi PAD yang tertuang dalam RAPBD, sudah berdasarkan pada analisis yang tepat. Kalaupun kemudian ada yang meleset, prosentasenya tidak akan sampai separah sekarang," sesalnya.

Persoalan lain yang menyebabkan terus merosotnya PAD Kab Bima, lanjutnya, yakni adanya beberapa alasan yang membuat pejabat dan pegawai dihampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bekerja maksimal.

"Tidak adanya perhatian serius dari Kepala Daerah dalam mengelola anggaran Rp 1,8 triliun per tahun secara profesional dan tepat sasaran, bisa saja menjadi penyebab para pejabat tidak maksimal. Atau mungkin juga karena jabatan diperoleh dengan cara tidak benar, sehingga saat menjabat dia harus "memutar otak" untuk mendapatkan kembali yang sudah "dikorbankan"," ungkap Ketua Fraksi PAN DPRD Kab Bima tersebut.

Rafidin juga menyesalkan, karena selama kepemimpinan Dinda-Dahlan, seakan tidak ada keseriusan dalam membangun daerah dan mensejahterakan rakyat.

"Faktanya, sejak 2015 hingga 2021 ini, capaian PAD tidak pernah meningkat, malah terjun bebas," bebernya kepada infobarak, Minggu (21/11/2021).

Ia juga menegaskan, agar Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan jajaran lebih serius lagi memanfaatkan anggaran yang ada demi kepentingan rakyat banyak, terutama kesejahteraan rakyat tani yang tengah dalam kondisi memperihatinkan.

"Pemda hanya mengandalkan dana transfer dari pusat untuk membangun daerah. Padahal potensi PAD sangat potensial, namun tak mampu dikelola dengan baik oleh Dinda-Dahlan," tandasnya.* (Barak)