Komisi V DPR Minta Aparat Hukum Usut Tender di BP2JK Kepri

"Susah Payah Perjuangkan Anggaran, Justeru Dirusak Segelintir Oknum Yang Rakus"


BARAK, (Kepri)- Anggota Komisi V DPR RI, Cen Sui Lan, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan nepotisme dalam proses tender sejumlah proyek APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menduga tender sarat dengan nepotisme dalam penentuan perusahaan jasa konstruksi pemenang tender sejumlah proyek Kementerian PUPR di dapilnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta Kementerian PUPR mengevaluasi kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kepri, lantaran Pokja yang mengatur lelang tidak berpihak pada pelaku usaha lokal.

Politisi Partai Golkar tersebut semakin meradang, ketika BP2JK Kepri memenangkan perusahaan dari "antah-berantah" sekedar untuk membangun sebuah sekolah.

"Kenapa BP2JK lebih memprioritaskan kepentingan suatu kelompok yang tidak jelas, dan merusak pembangunan di Kepri," ujarnya seperti dikutip Gartra, Selasa (06/04/2021) lalu.

Padahal, katanya, sebelumnya Menteri PUPR memutuskan, jika terdapat penawaran dalam lelang dibawah pagu 80 persen, maka tender dibatalkan dan ditarik ke pusat.

"Itu pernyataan Menteri PUPR dalam Raker. Kalau dilanggar, sama saja melawan kebijakan Menteri," sebutnya.

Cen Sui Lan juga mengaku sudah menyampaikan persoalan ini dalam RDP dengan Dirjen Bina Konstruksi beberapa waktu lalu.

Karenanya, ia akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk meminta aparat hukum, baik Polda maupun Kejati Kepri untuk mengusut persoalan ini.

"Ini merusak sistem pembangunan di Kepri. Makanya saya minta aparat hukum turun tangan menyelesaikan persoalan ini," tegasnya.

Cen Sui Lan juga mengaku geram, sudah susah payah memperjuangkan APBN bagi infrastruktur melalui Kementerian PUPR, hingga hampir Rp 1 triliun untuk pembangunan Kepri, justeru dirusak oleh segelintir oknum yang rakus.

"Makanya saya minta aparat hukum masuk ke proses lelang proyek APBN Kementerian PUPR di Kepri," ujarnya menjelaskan, tidak menutup kemungkinan pemenang lelang dari luar akan menjual proyek kepada kontraktor lokal.

Dijelaskan pula, jika dari hasil RDP dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI sudah sepakat untuk melakukan kunjungan spesifik dalam bentuk pengawasan terhadap BP2JK atas sejumlah proyek fisik yang tengah dikerjakan.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya