Jembatan Ambles, Penyelenggara Lalai

BARAK- Dalam beberapa waktu belakangan, Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) kerap mengkritisi model penyelengaraan jalan dan jembatan nasional yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Jawa Tengah (Jateng) hingga DIY.

Pasalnya, realitas dilapangan menunjukan, kemantapan jalan nasional diwilayah tersebut menunjukan trend menurun.

Hal itu seiring banyaknya keluhan masyarakat dan pengguna jalan, seperti keluhan atas kerusakan dan minimnya drainasi pada ruas jalan nasional Tegal-Pekalongan-Pemalang, rusaknya jalan Kolonel Sugiyono di Bantul, rusaknya jalan Pantura di Kaliwungu yang menjadi kewenangan PPK Waleri-Kendal-Semarang, kerusakan pada bagian grill Underpass Kentungan, dan ter'anyar, adalah amblesnya jembatan Rembung yang berada pada ruas jalan Pantura Pekalongan-Pemalang.

Kondisi jembatan yang ambles dengan kemiringan sekitar 30 derajat tersebut, membuat arus lalu lintas tersendat.

"Saat ini, jembatan bagian selatan kami tutup, dan arus lalu lintas dialihkan ke sisi utara jembatan. Kami menyiagakan petugas untuk mengatur arus lalu lintas yang cukup padat sambil menunggu tindak-lanjut pihak terkait," ujar Kasatlantas Polres Pekalongan, AKP Pipit Witianingsih, Kamis (04/2/2020) kemarin.

Rozi (38), Warga Desa Rembun mengatakan, jembatan itu ambles sekitar pukul 19:30 WIB.

"Terakhir tadi ada truk yang melintas, kemudian terdengar suara yang cukup keras. Pas dilihat, jembatan sudah seperti itu," jelas Rozi layaknya dilansir jubi, kemarin.

Disesalkan

Dipihak lain, Kornas Barak, Danil's, menyesalkan kejadian amblesnya jembatan tersebut.

Menurutnya, DJBM Kementerian PUPR memiliki perangkat yang lengkap dengan metode kerja yang canggih.

"Seharusnya kejadian seperti jembatan ambles (rubuh) itu bisa diantisipasi. Sebab dilapangan itu ada PPK, Satker dan Balai," tegasnya.

Danil's mempertanyakan efektifitas dari kegiatan survey jalan, lereng dan jembatan. 

"Semua bisa diantisipasi jika survey jalan, lereng dan jembatan dilakukan dengan benar. Karena disitulah letaknya deteksi dini, agar tidak terjadi kerusakan fatal dan merugikan orang banyak. Kami kira ini kelalaian yang patut di investigasi," jelasnya.

Karenanya, Danil's mendesak DJMB Kementerian PUPR mengevaluasi kinerja BBPJN VII Jateng-DIY dan jajaran Satker/PPK terkait.

"Gak lucu kalau kerusakan yang baru diperbaiki kembali mengalami kerusakan dalam hitungan bulan, seperti yang terjadi pada grill Underpass Kentungan," katanya menambahkan, sebaiknya penyelenggara tidak berlindung dibalik usia bangunan, sebab banyak bangunan sejak jaman Belanda yang masih berdiri kokoh. "Tergantung perawatan," pungkasnya.* (Barak)