Tak Perbaiki Kerusakan Jalan Nasional di Tapin, BPJN Banjarmasin & Jajaran Bisa Digugat Perdata & Pidana


BARAK- Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan jajaran Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) terkait diminta tanggap menangani kerusakan pada bagian jalan nasional disekitar wilayah Kel Karang Putih, Kec Binuang, Kab Tapin, Prov Kalsel.

Pasalnya, kerusakan yang terjadi pada ruas jalan utama tersebut sudah lama dikeluhkan warga, dan sudah banyak memakan korban.

"Balai, Satker dan PPK sudah mengemban tanggungjawab yang jelas, yakni kewajiban menyelenggarakan jalan/jembatan dengan benar. Dan penyelenggaraanpun haruslah memenuhi unsur manfaat (aman dan nyaman-red)," jelas Kornas Barak, Danil's, Senin (26/10/20).

Karenanya, kata Danil's, kewajiban itu melekat dengan sendirinya saat Kabalai, Kasatker dan PPK dilantik menjadi pejabat penyelenggara lapangan.

"Mestinya tidak perlu menunggu keluhan ataupun protes keras dulu baru kerja, karena sistem dan alat kelengkapan yang dibangun bagi penyelenggaraan jalan/jembatan nasional sudah cukup memadai," tegasnya.

Pejabat penyelenggara jalan yang tidak melaksanakan kewajiban hingga menyebabkan korban celaka dijalan raya, lanjutnya, bisa digugat dipengadilan menggunakan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Bukan hanya gugatan perdata terkait dengan kerugian materil dan inmateril, namun bisa juga dituntut dengan gugatan pidana dari unsur kelalaian dan kesengajaan hingga menyebabkan orang lain celaka," tandasnya.

Sebelumnya, warga Kec Binuang, Kab Tapin, Kalsel mengeluhkan kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Km 88, disekitaran jembatan overpass houling batu bara.

Warga berharap BPJN dan Satker/PPK terkait segera melakukan perbaikan, terutama pada titik-titik yang rawan menyebabkan kecelakaan tunggal akibat terpeleset dan terjungkal karena menghantam lubang, seperti disekitaran Polsek Binuang dan Polsek Bungur.

Hj Unis, warga Kel Karang Putih, Kec Binuang menuruturkan, jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan. Meskipun sempat beberapa kali dilakukan perbaikan berupa tambal sulam, tak pernah bertahan lama, dan kembali mengalami kerusakan.

"Sudah banyak pengendara yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan ini," ujar Imis.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya