Tegas, Kontrak PT BPM Bakal Diputus Jika Tak Mampu Capai Target


BARAK, (Sulteng)- Minimnya capaian fisik paket pekerjaan preservasi ruas Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo mengharuskan jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengambil sikap tegas.

Setelah melewati dua tahap Show Cause Meeting (SCM), kini PPK 2.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sulteng tengah memperketat pantauan perkembangan capaian fisik pekerjaan oleh PT Bagaskara Pratala Manunggal (PT BPM) usai penerbitan surat peringat dan SCM III.

"Jika pelaksana tidak mampu juga mencapai target fisik yang ditetapkan, maka akan dilakukan pemutusan kontrak".

Demikian diungkapkan PPK 2.1 pada Satker PJN Wilayah II Sulteng, Heryanto.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar penyedia jasa dapat memenuhi target fisik yang direncanakan, termasuk memberikan peringatan berjenjang, mulai dari SCM I, SCM II hingga SCM III yang kini tengah dipantau secara ketat.

"Kami juga mengenakan denda indikator kinerja kepada pelaksana. Konsultan pun sudah menerbitkan teguran tertulis agar penyedia jasa memperbaiki kinerjanya," tegasnya.

Begitu pula soal penarikan anggaran proyek, pihaknya kembali menegaskan hanya dilakukan sesuai faktual fisik tercapai.

Diketahui, minimnya capaian fisik pada paket preservasi ruas Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo senilai Rp 49,5 miliar, berdampak pada kondisi kemantapan ruas yang kian menurun. Hal itu dikhawatirkan akan berimbas pada menurunnya layanan infrastruktur sebagai penopang laju pertumbuhan perekonomian di Sulteng.

PPK/Satker selaku penyelenggara ruas pun tidak bisa berbuat banyak pada ruas yang sudah termasuk dalam kontrak (penanganan efektif- red), karena bisa saja kelak akan menjadi temuan dari BPK/ BPKP.

Sementara itu, sesuai Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan, jika PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Seperti diketahui, lelang paket preservasi ruas Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo senilai Rp 49,5 miliar diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng, hingga akhirnya PT BPM ditetapkan sebagai pemenang.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya