Ironi, Penyambungan Jalur Pansela Jatim Masih Terkendala Lahan


BARAK, (Jatim)- Meskipun hingga saat ini, jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur (Jatim)-Bali terus berjuang menyambung pembangunan jalur Pantai Selatan (Pansela) yang akan membentang sepanjang pesisir selatan Jatim, namun upaya keras itu masih terkendala persoalan pembebasan lahan.

Sebelumnya infobarak mengkhabarkan, jika Pemprov hanya sebatas mediator dalam proses pembebasan lahan, dan dikatakan pembebasan lahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun faktanya, pembebasan lahan menjadi kewenangan Pemda seperti Pemkab Jember dan Banyuwangi. Sementara pemerintah pusat melalui BBPJN Jatim-Bali fokus pada pengerjaan pembangunan fisik jalan dan jembatannya.

"Lahan yang dibebaskan itu ada yang milik Perhutani, ada pula yang milik warga, mulai dari kawasan Kabupaten Trenggalek, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Kami di Provinsi hanya sebagai mediator."

Demikian diungkapkan Kabid Pembangunan pada Dina PU Bina Marga Jatim, Hadi Pramoedjo, Rabu (21/08/2024) kemarin.

Menurut Pemprov Jatim, nantinya lahan milik Perhutani tidak ada pembayaran ganti ruginya. Yang diperlukan hanyalah izin penggunaan lahan dengan kompensasi berupa konservasi seperti di Malang dan Blitar.

Kepala Bapeda Jatim, M Yasin menaroh harapan besar pembangunan jalur Pansela dapat dirampungkan dalam lima tahun mendatang, untuk menyelesaikan persoalan disparitas antara Jatim Utara dengan Selatan.

"Kalau jalur ini tidak segera diselesaikan, maka disparitas akan terus terjadi. Wilayah utara sudah memberikan kontribusi PDRB sebesar 40 persen, sedangkan selatan baru 16 persen. Jomplang seperti ini harus segera diselesaikan, karena wilayah selatan juga memiliki potensi yang besar," paparnya.

Sementara Kabag TU pada BBPJN Jatim-Bali, Nanang Permadi menjelaskan, jalur Pansela yang tertuang dalam Perpres No 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur melintasi delapan kabupaten sepanjang pesisir selatan Jatim, terdiri atas Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Jalur Pansela Jatim, katanya, membentang sepanjang 628,39 Km.

"Yang sudah terbangun sepanjang 386,91 Km meliputi Glonggong-Batas Kota Pacitan-Hadiwarno-Trenggalek-Panggul-Craken sepanjang 100,31 Km, Craken-Munjungan 5,70 Km, Munjungan-Prigi 8,11 Km, dan Prigi-Batas Tulungagung-Besuki-Besole-Brumbun-Pantai Sine 36,04 Km," ungkapnya.

Selanjutnya, katanya lagi layaknya dilansir radarsurabaya, Kamis (22/08/2024) kemarin, jalur Pansela yang sudah terbangun juga yakni Pantai Sine-Batas Blitar sepanjang 13,88 Km, Batas Tulungangung-Bululawang 5,2 Km, Tambakrejo-Pantai Serang 12,85 Km, SP Jolosutro-Batas Malang 3,95 Km, Batas Blitar-SP 5 Purwodadi-Kedungsalam-Balekambang-Sendangbiru 54,8 Km, Jarit-Bago-Batas Lumajang-Puger 54,51 Km, Sumberrejo-Sidodadi-Sanenrejo 8,09 Km, serta Malangsari-Glenmore-Ketapang sepanjang 87,20 Km.

Jalur Pansela sendiri membentang dari Banten hingga Jawa Timur, menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan sepanjang 1.311,32 km dari rencana 1.545 km. Rute ini melintasi lima provinsi di pesisir selatan Pulau Jawa, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur.

Dari amatan infobarak, pembangunan dan pembenahan jalur Pansela Banten dan Jabar sudah hampir mantap seluruhnya, Jateng-DIY sebagian besar sudah mulus dan sedang dalam proses penyambungan. Sementara Jatim masih perlu perdjoangan lebih, terutama dalam pembebasan lahan, agar segera tersambung seluruhnya, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat pesisir disepanjang jalur Pansela membentang.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya