Ini Dia Penjelasan PPK 4.3 Jatim Soal Pembebasan Mushalah Yang Dianggap Wakaf


BARAK, (Jatim)- Jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali terus memberikan penjelasan terkait polemik bangunan Mushalah yang diakui warga sudah diwakafkan di Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.3 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi Jawa Timur (Jatim), Yudi menjelaskan, sejak TA 2023 lalu, Mushalah itu sudah dibebaskan.

"Pada saat dibebaskan TA 2023 lalu, sesuai administrasi yang diterima tim pengadaan yang dibentuk SK Bupati, status Mushalah tersebut sudah bersertifikat hak milik (SHM) atas nama Hj. Kumala," ujarnya kepada infobarak, Jum'at (02/08/2024).

"Dasar itulah yang digunakan oleh tim pengadaan untuk membayarkan ganti untung kepada pemilik SHM," bebernya.

Meski demikian, lanjutnya, pihaknya sudah menanyakan dan menunggu ikrar wakaf kepada warga yang mengaku jika Mushalah tersebut sudah diwakafkan.

"Tapi sampai hari ini, ikrar wakaf yang kami minta untuk ditunjukkan itu tak kunjung disampaikan," ungkapnya.

Yudi juga membeberkan, Mushalah tersebut dibebaskan untuk keperluan umum, yakni untuk pelebaran jalan dan pembangunan Jembatan Manyar II.

Sebelumnya, warga mengklaim, jika Mushalah yang dibebaskan oleh BBPJN Jatim-Bali sudah diwakafkan untuk keperluan ibadah warga setempat. Bahkan warga memasang spanduk pada bagian atas pintu pagar Mushalah Roudhotul Abidin bertuliskan, "Mushalah waqaf dijual tanpa sepengetahuan warga".

Menanggapi hal itu, Camat Manyar, Hendrawan Susilo menegaskan, pihaknya sudah memediasi kedua belah pihak.

Seperti dilansir beritasatu, Jum'at (02/08/2024), Camat memastikan, semua persoalan sudah clear sejak Juni lalu, bahwa tim pengadaan dari BBPJN Jatim-Bali sudah menjalankan semua prosedur sesuai aturan yang berlaku, tinggal warga yang protes saja yang harus membuktikan ikrar wakafnya ada atau tidak.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya