BPJN Pabar Ajukan Penanganan Lanjutan Ruas Makbon-Mega

Kontraktor Paket MYC 2021-2023 Diputus Kontrak & di Black List


BARAK, (Papua Barat)- Hingga saat ini, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II (Sorong) Papua Barat (Pabar) masih terus berupaya menangani kerusakan pada ruas jalan nasional Makbon-Mega meskipun dalam keadaan anggaran yang terbatas.

"Penanganan yang kami lakukan hingga saat ini, masih berupa berupa penanganan sementara pemeliharaan rutin, agar jalan tetap fungsional."

Demikian disampaikan Kepala Satker PJN Wilayah II (Sorong) Pabar, Wahjudi Efendi, dalam keterangan resminya yang diperoleh infobarak, Rabu (17/07/2024).

Anggaran yang teralokasi pada TA 2024 ini, jelasnya, baru cukup digunakan untuk penyelesaian penanganan pada tanjakan Malaumkarta yang merupakan segmen jalan ruas Makbon-Mega antara Km 55+350 hingga Km 59+515.

Segmen tersebut, lanjutnya, merupakan lokasi yang sangat membutuhkan penanganan dan salah satu obstacle dan black spot pada ruas itu.

"Pananganan juga dilakukan pada tanjakan Dela di Km 84+500 hingga Km 87+0750 pada akhir tahun 2023 lalu," ungkapnya.

Diketahui, penanganan ruas Makbon-Mega seharusnya bisa dituntaskan dengan penanganan dengan skema MYC TA 2021-2023 lalu. Namun ditengah jalan, kontraktor pelaksana wanprestasi, maka PPK terkait mengambil langkah pemutusan kontrak.

Kemudian pada akhir TA 2023 lalu, BPKP Perwakilan Pabar melakukan audit hingga terbitlah laporan Hasil Reviu Atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Paket Preservasi Jalan Makbon-Mega TA 2021-2023 tertanggal 21 Desember 2023.

"Atas rekomendasi BPKP tersebut, maka dilakukan black list terhadap kontraktor pelaksana, yakni PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi yang efektif berlaku sejak 13 Mei 2024. Daftar hitam itu pun ditayangkan pada situs LKPP/Inaproc," katanya.

Sementara untuk penanganan permanen sebagian jalan yang belum bisa tertangani saat ini, paparnya, sudah diusulkan oleh BPJN Pabar kepada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dengan surat bernomor PR 0101-Bb17/22 tertanggal 04 Maret 2024 lalu.

"Kami sedang berupaya maksimal untuk memberikan layanan infrastruktur terbaik. Ini perlu dukungan dari semua pihak," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya