Terlibat Korupsi Proyek Ditjen CK, Mantan Dirut PT RCK Ditahan


BARAK, (Kepri)- Keterlibatan Dirut PT Ryantama Citra Karya (PT RCK), Goey Taufik Riyan dalam kasus korupsi proyek peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang semakin benderang.

Hal itu nampak dari penahanan terhadap tersangka yang dilakukan Kejari Tanjungpinang.

Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir mengungkapkan, tersangka GTR merupakan mantan Dirut PT RCK yang melakukan lobi kepada tersangka Amat Chandra dan Rodwan Effendi yang merupakan Ketua Pokja pengadaan barang/jasa.

Adapun proyek yang disangkakan, yakni Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang dikawasan Senggarang- Kampung Bugis pada TA 2020 lalu, dan Proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar Umroh TA 2019-2020.

"Setelah berkas perkara dan barang bukti tahap II, JPU melakukan penahanan terhadap tersangka GTR," ujar Dedek layaknya disitat presmedia, Rabu (22/05/2024).

Tersangka sendiri ditahan di Rutan Tanjungpinang, terhitung sejak 22 Mei 2024.

GTR sendiri merupakan tahanan ke-5 dalam kasus yang mengoyak kepercayaan pubik terhadap kinerja Kementerian PUPR di Kepri tersebut.

Kelima tersangka terdiri atas Erwan Yuni Suryanta (Dirut PT RCK), GTR yang juga merupakan Dirut PT RCK, GT yang berperan sebagai pelobi dan pemberi suap, Amat Chandra dan Ridwan Effendi selaku Pokja pengadaan barang/jasa.

Sebelumnya kasus ini sempat mangkrak selama 3 tahun. Selama proses kasusnya berlangsung, sempat diwarnai kejadian penurunan pangkat terhadap Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang oleh Kejagung lantaran terbukti menerima uang dari PPK proyek tersebut dengan alasan pinjaman.

Diketahui, proyek ini menjadi kewenangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri yang menelan anggaran hingga Rp 34,1 miliar. Anggarannya sendiri bersumber dari pinjaman Loan IDB dalam program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman.

Sementara paket Pembangunan Sarana Prasarana Ruang Belajar Umrah merupakan pekerjaan infrastruktur sarana SD dan SMP senilai Rp 33,6 miliar yang bersumber dari APBN melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya