Kebangetan, H-9 Lebaran jalan Nasional Masih Rusak Parah

BARAK, (Sulbar)- Lima hari jelang puncak arus mudik libur Idul Fitri 1445 Hijriyah (2024) yang diprediksi akan terjadi pada H-3 dan H-2, ruas jalan nasional jalan masih ada yang rusak parah.

Hal itu terjadi pada ruas jalan nasional Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Diketahui, sejak beberapa tahun terakhir, jalan dilokasi tersebut mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah. Hingga menjelang arus mudik lebaran kali ini pun, belum nampak adanya upaya dari Satker/PPK dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar selaku penyelenggara jalan terkait.

Akibat kerusakan jalan sekitar 200 meteran tersebut, para pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari kecelakaan, terutama saat jalanan licin tersiram air hujan.

Jalan yang rusak itu merupakan jalur penghubung Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulbar dan Sulawesi Utara (Sulut).

Masyarakat berharap pemerintah pusat melalui BPJN Sulbar segera mengatasi kondisi yang ada, agar tidak terus menerus merugikan masyarakat banyak.

"Pemerintah sebaiknya segera mengatasi persoalan menahun ini, mengingat jalur ini sangar vital, baik bagi lalu lintas orang maupun barang dan jasa," ujar Rizky, salah seorang pengendara layaknya dilansir beritasatu, Senin (01/04/2024).

Selain mengganggu arus orang dan barang/jasa, lanjutnya, jalan rusak itu juga kerap memakan korban, terutama saat hujan yang membuat jalanan menjadi licin.

"Disini sudah sering terjadi kecelakaan. Saya sendiri kerap selip dijalur ini. Lebih-lebih saat musim hujan seperti sekarang," ucapnya.

Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak, M Deddy H, menyesalkan sikap Satker/PPK dan Balai yang nampak lamban merespon masalah dilapangan.

"Kalau belum bisa dilakukan pemindahan trase jalan, apa salahnya itu di aspal dulu untuk menjaga agar jalanan tidak licin. Masa iya memperjuangkan anggaran segitu saja tidak mampu," sesalnya.

Karenanya, ia memandang, kinerja Satker/PPK dan Balai terkait sudah sangat layak dievaluasi.

"Ini sudah kebangetan. Kinerjanya sudah layak dievaluasi. Banyak Satker/PPK yang mampu menyelesaikan masalah walau dalam kondisi tersulit sekalipun. Tidak ada manfaatnya mempertahankan yang hanya bekerja secara normatif," tegasnya.* (Barak)