Jalan Nasional Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara Rusak


BARAK, (Kaltara)- Jalan nasional penghubung Indonesia-Malaysia, tepatnya di Patok 708 Sekalayan, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Simanggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara kini mengalami kerusakan.

Hal ini pun mendapat perhatian serius dari DPRD Nunukan.

Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing mengungkapkan, kerusakan jalan yang menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara tersebut karena adanya kegiatan pembangunan jalan diperbatasan Malaysia-Indonesia.

"Pihak terkait harus bertanggungjawab memperbaiki kerusakan yang terjadi. Sebab anggaran yang digelontorkan pemerintah tidaklah sedikit, sekarang jalannya jadi rusak seperti ini," sesalnya.

Ia mengatakan, jalan yang dibangun dengan anggaran jumbo, semestinya membawa nilai manfaat bagi masyarakat. Lebih-lebih sekarang seakan dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan. Kontraktor juga seharusnya bertanggungjawab.

"Mau kontraktor dari Malaysia ataupun Indonesia, mestinya bertanggungjawab memperbaiki kembali jalan yang sudah rusak. Balai selaku pihak yang bertanggungjawab harus menindaklanjuti persoalan ini," tegasnya.

Pihak yang yang tidak bertanggungjawab memperbaiki jalan yang rusak akibat kegiatannya, lanjut Hamsing, bisa berujung pada pidana.

"Kalau kerugian negaranya signifikan, bisa ditindaklanjuti oleh aparat, karena merusak fasilitas negara dan sengaja membiarkan kerusakan yang timbul," ungkapnya dilansir fokusborneo, kemarin.

Diketahui, pembangunan jalan rigid pavement diwilayah Sei Simanggaris telah membuat jalan yang dibangun oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kaltara jadi rusak kembali. Kerusakan itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat perbatasan sejak Pebruari lalu.

Rais, salah seorang pengguna jalan mengatakan, pembangunan jalan di Seimanggaris telah membuat jalan milik Satker PJN Wilayah I dibawah BPJN Kaltara rusak.

"Jalan nasional jadi rusak akibat adanya pekerjaan rigid jalan dikawasan Patok 708 Sekalayan, Desa Sekaduyan Taka, Kec Sei Seimanggaris. Material rigidnya berserakan dijalan," jelasnya.

Sementara manager ruas pada Satker PJN Wilayah I Kaltara, Ahmad Zais membenarkan adanya pekerjaan konstruksi rigid pavement dikawasan tersebut oleh pemerintah Malaysia. Ia mengatakan, pihaknya akan meminta kontraktor pelaksana membersihkan tumpahan material agar kondisi jalan kembali seperti semula.

"Dari informasi yang kami peroleh, pekerjaan itu dilaksanakan oleh kontraktor Warga Negara Indonesia (WNI)," singkatnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya