Harga Gabah Anjlok


BARAK, (Jakarta)- Pemerintah diminta segera mengambil sikap menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah rakyat tani lokal.

Pasalnya, belakangan ini harga gabah anjlok, hingga sangat merugikan rakyat tani nasional.

Data yang dirisil Serikat Petani Indonesia (SPI), penurunan harga gabah telah menyentuh angka Rp 4.800,- per Kg, berada dibawah aturan pemerintah No 6 Tahun 2023 yang Rp 5.000,- per Kg untuk Gabah Kering Panen (GKP).

Anjloknya harga gabah ditingkat rakyat tani nasional ini pun memantik reaksi dari Ketua Umum SPI, Henry Saragih.

Ia mengatakan, anjloknya harga gabah yang paling parah terjadi di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur (Jatim), yakni hanya sebesar Rp 4.800,- per Kg dari yang sebelumnya pada Pebruari 2024 harganya sebesar Rp 8.300,- per Kg.

"Harga gabah di Tuban terus mengalami penurunan secara drastis. Sebelumnya harga di daerah tersebut sebesar Rp 8.200,- per Kg, namun pada Pebruari 2024 turun menjadi Rp 6.200,- per Kg. Lalu pada Maret turun lagi menjadi Rp 5.800,- per Kg, dan saat ini berada pada kisaran Rp 4.800,- sampai Rp 5.000',- per Kg," ungkapnya.

Anjloknya harga gabah, lanjutnya seperti dilansir detikcom, Selasa (02/04/2024) kemarin, membuat rakyat tani merugi, lantaran biaya produksi yang lebih mahal dari harga jual, yakni mencapai Rp 5.800,- per Kg.

"Kalau biaya produksi Rp 5.800,- per Kg, dan harga jual hanya Rp 4.800,- per Kg, maka kita rugi 1.000,- per Kg," tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan seperti ini, seharusnya sejak Januari 2024 pemerintah sudah  menetapkan HPP baru. Tapi nyatanya sampai sekarang HPP belum juga ditetapkan.

"Ini waktunya, karena rakyat tani perlu menjual gabahnya, baik untuk keperluan lebaran maupun biaya produksi selanjutnya," ujarnya.

Ia pun meminta pemerintah menetapkan HPP sebesar Rp 7.000,- per Kg, mengingat biaya produksi yang semakin mahal.

SPI juga merilis harga gabah disejumlah provinsi, seperti di Jatim dari sebelumnya Rp 8.300,- per Kg menjadi Rp 4.800,- hingga Rp 5.000,- per Kg.

Selanjutnya Banten yang sebelumnya Rp 7.600,- per Kg turun menjadi Rp 5.500,- per Kg, Aceh dari pada awal Ramadhan Rp 6.350,- per Kg sekarang turun menjadi Rp 5.400,- per Kg, Jateng dari Rp 5.500,- menjadi Rp 5.000,- per Kg, dan Jabar dari 8.000,- turun menjadi Rp 7.500,- per Kg.

Selanjutnya Sumsel dari sebelumnya sebesar Rp 6.000,- kini turun menjadi Rp 5.000,- per Kg, dan Kalbar yang sebelumnya Rp 6.000,- turun menjadi Rp 5.400,- per Kg.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya