Pemkot Bogor Minta Satker PJN Wilayah V Jabar Atasi Banjir di Jalan Nasional

Satker Rekomendasikan Tinjau Masterplan Penanganan Banjir


BARAK, (Jabar)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat (Jabar) kini terus berupaya mengatasi persoalan banjir yang melanda ruas jalan nasional  di Kota Bogor.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengungkapkan, perlu ada penegasan soal urgensi  penanganan masalah tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui PPK 5.2 dan PPK 5.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah V dibawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jabar.

Salah satu titik yang perlu penanganan serius, katanya, yakni di wilayah Kaum Sari, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor.

"Untuk mengurangi resiko banjir, rencananya disana akan dibangun sodetan yang menghubungkan Sungai Ciparigi dengan Sungai Cibuluh," ujarnya dilansir sisijabar, Kamis (08/02/2024).

Rena juga menegaskan, jika pihaknya hendak memastikan, bahwa solusi yang akan dilaksanakan BBPJN DKI-Jabar tidak akan menimbulkan masalah baru ke Sungai Cibuluh.

"Karena debit air Sungai Ciparigi lebih besar dari Sungai Cibuluh. Begitu pula daya tampung Sungai Cibuluh yang lebih kecil," paparnya.

Rena juga mengharapkan, sinergitas antara Pemkot dengan Pemerintah pusat dapat mengatasi semua persoalan yang ada, termasuk masalah banjir yang kerap melanda daerah perlintasan perumahan Cimanggu Permai.

Tinjau Masterplan Penanganan Banjir

Menjawab permintaan Pemkot Bogor tersebut, Kepala Satker PJN Wilayah V Jabar mengutarakan, jika pihaknya sudah menggelar rapat dengan Pemkot pada Senin (05/02/2024) lalu.

"Kami merekomendasikan, agar Dinas terkait di Pemkot Bogor meninjaui masterplan penanganan banjir di Kota Bogor," tulisnya dalam keterangan pers yang diterima infobarak, Sabtu (10/02/2024.

Satker juga berharap Dinas terkait menganalisa hasil kajian hidrologi tol dan rencana pembangunan sodetan.

"Sementara drainase jalan nasional sendiri, pada prinsipnya hanya mengakomodir debit aliran air permukaan jalan apabila turun hujan," jelasnya.

Begitu pula penanganan masalah banjir di jalan nasional, tambahnya, tidak terlepas dari penanganan banjir dikawasan Kota Bogor.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya