KPK Diminta Usut Dugaan KKN di BP2JK & BWS Aceh


BARAK, (Aceh)- Dimenangkannya PT Alas Putra (PT AP) untuk mengerjakan tiga paket proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh, memantik rasa penasaran publik. Pasalnya, PT AP dinilai "mustahil" bisa memenuhi semua persyaratan dalam kontrak dengan benar.

Karenanya, sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan terjadinya KKN dalam lelang tiga paket proyek bernilai puluhan miliar tersebut.

Mahmud Padang, Ketua DPW Alamp Aksi Aceh beberapa waktu lalu layaknya dilansir infoaceh mempertanyakan, ada apa dibalik penetapan satu perusahaan untuk tiga paket pekerjaan bernilai puluhan miliar dalam waktu yang hampir bersamaan.

"Jika dilihat dari peserta lelang, hampir semua perusahaan memiliki rekam jejak yang baik. Tapi semuanya digugurkan dengan alasan yang sepele. Hal inilah yang membuat publik menduga adanya pengaturan agar PT AP menjadi pemenang ketiga paket tersebut," ungkapnya.

Lantaran lelang ketiga paket itu diadakan dalam waktu yang hampir bersamaan, ia mensinyalir adanya kesamaan personil dan peralatan yang diajukan pemenang lelang.

"Hal ini jelas dilarang. Kesamaan personil dan peralatan juga harus diupload dalam aplikasi SIMPAN, agar keabsahaan data bisa diketahui. Makanya kami meminta KPK untuk mengusut persoalan ini," jelasnya.

Selain dugaan adanya kongkalingkong dan seringnya terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, lanjutnya, kejadian seperti itu berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara.

Adapun ketiga paket jasa konstruksi yang dimenangkan kepada PT AP, terdiri atas paket Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar, Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar, dan Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pase sebesar Rp 22,8 miliar.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya