Kinerja BPJN Kalbar Patut Dievaluasi

BARAK, (Jakarta)- Dua kasus kurang maksimalnya penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar), dinilai cukup menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja Balai terkait.

Hal itu diungkapkan Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, di Jakarta, Selasa (23/01/2024).

Menurutnya, lambannya penanganan kerusakan pada ruas jalan nasional Lintas Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu, dan indikasi kurangnya mutu pekerjaan preservasi pada ruas jalan nasional Tayan-Aut Kuning merupakan persoalan serius.

"Pemerintah pusat sekarang fokus dalam penanganan infrastruktur. Bukan hanya jalan nasional, jalan daerah pun dibangun menggunakan dana Inpres Jalan Daerah (IJD). Makanya ironis jika jalan daerah dibangun, lalu jalan yang menjadi kewenangan utama seakan terabaikan," sesalnya.

Dua kasus ini, katanya, menjadi ironi ditengah gencarnya pemerintah pusat membangun jalan milik daerah (IJD- red).

"Bagaimana mungkin program IJD bisa sukses, jika jalan yang menjadi kewenangan sendiri tidak terselenggara dengan baik," ungkapnya.

Ia meminta para pengambil kebijakan di Kementerian PUPR mengambil sikap tegas dengan mengevaluasi kinerja Balai yang kurang maksimal.

"PPK, Kepala Satker dan Kepala Balai merupakan ujung tombak suksesnya penyelenggaraan jalan dan jembatan terdepan. Sebab itulah posisi-posisi tersebut harus di isi oleh figur-figur yang visioner dan mampu mengatasi setiap persoalan dalam kondisi tersulit sekalipun. Evaluasi itu penting," tegasnya.

Sebelumnya di informasikan, masyarakat berharap pihak terkait segera menangani kerusakan  berupa amblesnya badan jalan pada ruas jalan nasional Lintas Selatan di Kapuas Hulu.

Infobarak juga mengkhabarkan keluhan elemen masyarakat yang meragukan kualitas preservasi jalan nasional Tayan-Aut Kuning.

Hingga berita ini tayang, infobarak masih menunggu klarifikasi, baik dari PPK. kasatker, maupun Kabalai terkait.* (Barak)