TA 2024 Kementerian PUPR Dapat Alokasi Anggaran Rp 146,98 Triliun

Ini Dia Rinciannya


BARAK, (Jakarta)- Jelang akhir masa pengabdiannya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mengalokasikan anggaran lumayan besar untuk merampungkan pembangunan infrastruktur strategis nasional.

Dari besar alokasi anggaran bagi Kementerian PUPR yang sebesar Rp 146,98 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) mendapat alokasi paling sulung dibanding direktorat- direktorat lainnya, yakni sebesar Rp 55,39 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan (MYC), agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh rakyat.

"Prioritas penananganan TA 2024, yakni penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN), termasuk kegiatan prioritas paket-paket Multy Years Contrac (MYC) dan program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (Obor)," ungkapnya saat Raker dengan DPR pekan kemarin.

Selain itu, katanya, Presiden juga meminta Kementerian PUPR melakukan pembangunan pasar, jalan daerah lewat paket Inpres Jalan Daerah (IJD), air minum dan sekolah.

Basuki menjelaskan, untuk DJBM sendiri, dari anggaran yang diperoleh sebesar Rp 55,39 triliun, sebagian akan digunakan untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 546,13 Km.

"Sebagian lagi untuk preservasi rutin jalan sepanjang 47.603 Km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan 2.117,75 Km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 Km, pembangunan jalan 318,41 Km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 Km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, termasuk untuk dukungan IJD 26,25 Km," urainya.

Alokasi anggaran terbesar kedua, ungkapnya, diperoleh Ditjen SDA, yakni sebesar Rp 47,64 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan 25 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4,000 Ha, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 Ha, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 Km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 metrik kubik per detik, termasuk untuk pembangunan 7 unit embung.


Sementara untuk Ditjen Pemukiman, jelasnya, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 32,70 triliun. Anggaran sebesar itu akan digunakan bagi pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas  2.985 liter per detij, perluasan SPAM sebanyak 20,638 sambungan rumah, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengolahan air limbah domestik dengan layanan 231.021 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 Ha, serta PISEW di 738 Kecamatan.

Selanjutnya ada pula kegiatan pengembangan penyelenggaraan pembangunan gedung seluas 27.720 meter persegi, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasyah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.

Sedangkan untuk Ditjen Perumahan hanya mendapat alokasi sebesar Rp 9,25 triliun. Dana itu akan digunakan bagi lanjutan pembangunan Rumas Susun (Rusun) ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, kelanjutkan pembanguna Rusun paket MYC 2023-2024 2.316 unit, pembangunan rumah khusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan Huntap di Sulteng, pembangunan tapak jabatan menteri di IKN 36 unit, pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR, serta dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya dengan skema BSPS sebanyak 45.872 unit.

Kemudian ada pula alokasi anggaran bagi dukungan manajemen pad Setjen, Itjen, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Konstruksi PU dan Perumahan, BPSDM, termasuk BPIW sebesar Rp 1,19 triliun. Alokasi dana itu akan digunakan untuk perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM dan layanan manajemen.

"Untuk program Padat Karya tetap dilanjutkan dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 264 ribu. Anggaran yang akan digunakan sebesar Rp 6,67 triliun, termasuk dukungan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Dan untuk dukungan infrastruktur IKN, tahun 2024 nanti akan ada anggaran sebesar Rp 35,37 triliun," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya