Petaka Jalan Rusak Minim Rambu

Catatan Redaksi


DALAM beberapa hari belakangan ini, publik disuguhkan berita tentang kecelakaan akibat jalan rusak yang tidak ditandai dengan rambu-rambu peringatan.

Konyolnya lagi, rambu peringatan bahkan tidak dipasang pada bagian jalan yang sudah dikeruk untuk ditambal.

Seperti yang di alami Marko Simbolon (14), salah satu siswa SMP yang merupakan warga Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Marko mengalami patah tulang kaki akibat mengalami kecelakaan tunggal di jalan nasional Medan-Kutacane.

Informasi dari keluarga dan warga sekitar, Marko mengalami kecelakaan murni karena jalan berlubang.

Ironisnya, lubang yang menyebabkan Marko celaka merupakan hasil kerukan dari pihak penyelenggara jalan nasional di Sumut untuk rencana perbaikan. Meski sudah sudah dikeruk sejak dua minggu, namun lubang itu tak kunjung ditambal, hingga akhirnya menjadi petaka bagi Marko.

Jalan nasional yang menyebabkan Marko celaka, disebut-sebut menjadi tanggungjawab Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Sumut.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, kasus yang sama juga menimpa Defri Putra (45) bersama anak yang diboncengnya.

Hanya saja, kecelakaan tunggal akibat minimnya rambu peringatan itu terjadi di ruas jalan nasional Padang-Painan-Kambang yang menjadi kewenangan Satker PJN Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Namun nasib Defri dan anaknya tidaklah separah Marko. Anaknya Defri hanya mengalami luka gores pada bagian kening dan terkilir pada bagian tangan.

Dua kejadian beruntun di dua lokasi berbeda ini, mestinya sudah cukup bagi Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR untuk memerintahkan jajarannya dilapangan, agar segera memasang rambu-rambu peringatan disetiap titik jalan yang rusak. Lebih-lebih pada lokasi jalan yang tengah dibangun/dikerjakan.

Sebab, untuk membuat spanduk himbauan/peringatan, tidaklah membutuhkan anggaran yang besar. Harganya rerata Rp 20 ribu per meter persegi. Tinggal niatnya saja.

Jelang arus mudik dan balik libur lebaran 1444 H/ 2023 nanti, publik tentu sangat mengharapkan kesigapan penyelenggaran jalan, termasuk aparat Kepolisian dan Dishub, agar menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengendara.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya