Kendaraan Odol Jadi Ancaman Bagi Jalan Nasional di Kaltim


BARAK, (Kaltim)- TA 2023 ini, setidaknya 21 Km jalan nasional Kotabangun-Gusiq akan ditangani secara efektif. Sementara sisanya akan ditangani dengan pemeliharaan rutin.

Ditengah rencana penanganan tersebut, muncul kekhawatiran dari masyarakat dan pengendara, bahwa jalan yang dibangun akan kembali rusak oleh kendaraan Over Dimension Over Load (Odol).

Pasalnya, ruas jalan nasional itu mengalami kerusakan hingga seperti sekarang, lantaran kerap di lintasi truk tambang batu bara, CPO, hingga truk-truk pengangkut kayu gelondongan.

"Benar, kendaraan Odol pengangkut kelapa sawit, CPO, batu bara, hingga kayu-kayu gelondongan. Bahkan alat beratnya sekali bawa sampai gandeng dua."

Demikian di ungkap PPK 1.6 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kalimantan Timur (Kaltim), Rusdi Salman.

Ia menjelaskan, TA 2023 ini, pihaknya mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 233 miliar untuk penanganan efektif ruas jalan nasional Kotabangun-Gusiq sepanjang 21 Km.

Namun aktivitas kendaraan over kapasitas menjadi kendala bagi percepatan perbaikan jalan tersebut.

Dipihak lain, anggota DPD RI, Nanang Sulaiman, mengungkapkan kekecewaannya dengan para pengusaha yang menyengsarakan masyarakat banyak.

Ia berharap para pengusaha turut andil merawat jalan sepanjang 87 Km yang kini telah mengalami kerusakan cukup parah tersebut.

"Para pengusaha tambang dan sawit harus membuat jalan sendiri, jangan lewat jalan negara. Bagaimana gak cepat rusak, jalannya dilintasi kendaraan batu bara dan sawit," sesalnya, layaknya dilansir kliksamarinda, Jum'at (10/03/2023).

Ridwan, salah seorang warga mempertanyakan, siapa yang mengijinkam kendaraan hauling melintas di jalan umum.

"Kendaraan roda 12 itu sering lewat saat malam hari. Itu bikin kami menderita, karena jalan jadi hancur. Didepan rumah saya, terasnya sampai hancur dihajarnya," ujar Ridwan.

Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi pun menanggapi keluhan warga dengan meminta perusahaan batu bara dan kelapa sawit kerjasama dengan pemerintah dalam memperbaiki dan merawat jalan yang dibangun.

Ia berharap semua pihak memperhatikan kondisi jalan, agar tidak merugikan masyarakat banyak.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya