Kapan Para Pejabat BPJT Dicopot...?

5 Plus 1


BARAK, (Jakarta)- Gaung permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar 5 (lima) Pejabat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang merangkap jabatan sebagai Komisaris di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), hingga kini masih menggema.

Diketahui, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sudah menyetujui pencopotan 5 pejabat rangkap jabatan tersebut.

"Ada lima orang BPJT yang ternyata rangkap jabatan di BUJT. Pak Menteri sudah setuju, kelimanya dicopot semua," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (09/03/2023) lalu.

Kelima pejabat BPJT yang disinyalir rangkap jabatan sebagai Komisaris di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) itu terdiri dari Kontjahjo Pamboedi anggota BPJT dari unsur profesi yang merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Jasamarga Related Business, Eka Pria Anas anggota BPJT dari unsur Akademisi yang juga menjadi Komisaris di PT Citra Marga Nusapala Persada, dan Mahbullah Nurdin Plh. Anggota BPJT dari unsur Kementerian PUPR yang juga selaku Komisaris di PT Kresna Kusuma Dyandra Marga.

Sementara dua lainnya adalah Triono Junoasmono Sekretaris BPJT yang merangkap Komisaris di PT Jasamarga Transjawa Tollroad, serta Denny Firmansyah Kepala Bidang Investasi BPJT yang merangkap Komisaris di PT Trans Marga Jateng.

Seiring perkembangan informasi, dari rencana semula hanya 5 pejabat BPJT yang akan di copot, kini berkembang menjadi 5 plus 1.

Sumber infobarak menyebutkan, bukan hanya 5 yang akan di copot, tapi 5 plus 1.

"Bukan hanya 5, tapi nampaknya 5 plus 1. Hanya saja, kapan pencopotan itu akan dilakukan, sepertinya menunggu momen yang tepat, sambil persiapan para pejabat pengganti," ungkapnya tanpa merinci siapa pihak yang 1-nya.

Sumber lain menyebutkan, rencana pencopotan 5 plus 1 tersebut, disinyalir karena adanya dugaan "pengaturan" dalam penentuan perencana maupun pengawasan dalam penyelenggaraan jalan tol.

Dipihak lain, BPJT sendiri yang coba dikonfirmasi infobarak sejak Selasa (14/03/2023), hingga berita ini tayang belum memberikan keterangan.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya