"Arogan", Pemerintah Harus Berani Sanksi Penambang Penyebab Jalan & Rumah Warga Longsor


BARAK, (Kalsel)- Meskipun longsor sudah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara dan masyarakat sekitar, namun PT MJAB masih terus melakukan penambangan tak jauh dari lokasi longsor.

Sikap "membandel" PT MJAB inipun dinilai tidak berperikemanusiaan oleh berbagai kalangan.

Seperti diketahui, longsor yang diduga akibar kegiatan pertambangan di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah membuat jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Banjarmasin dengan Batulicin, tepatnya di Km 171 terputus.

Tak hanya membuat infrastruktur jalan terputus, longsor juga telah membuat sejumlah rumah warga rusak.

"Tunjukkanlah sedikit empati. Hentikan dulu penambangan, paling tidak sampai jalan negara selesai diperbaiki. Terlebih sekarang ada banyak warga yang ketakutan terkena longsor susulan," ujar kuasa hukum warga, Agus Rismaliannor, layaknya dilansir radarbanjarmasin, Jum'at (07/10/2022).

Pantauan media, PT MJAB memang masih berkatifitas sekitar 500 meter dari sisi jalan raya. Lokasi yang digara tersebut, berada satu hamparan cekungan dengan tebing jalan yang longsor.

Wakil Bupati Tanah Bumbu, Muh Rusli yang pada Senin (03/10/2022) lalu turun langsung melihat lokasi, berharap PT MJAB menghentikan dulu kegiatan menambangnya.

"Kami harap hentikan dulu aktivitasnya," harapnya.

Dilain pihak, Kepala Teknik Pertambangan PT MJAB, Arifin Noor Ilmi, tetap pada pendirian dengan menyatakan kegiatan penambangan yang dilakukan pihaknya sudah sesuai prosedur.

Ia berdalih, jarak mereka menambang dengan pinggiran jalan cukup jauh. Terlebih dengan belum adanya larangan dari pemerintah.

"Menghentikan kegiatan pertambangan itu ada mekanismenya. Apalagi jalan nasional dan rumah warga yang rusak bukan berada pada lahan konsesi kami," kilahnya.

Ia juga mengungkapkan, jika pihaknya sudah membantu perbaikan jalan yang rusak, dan sudah memberikan bantuan kepada warga sekitar dalam bentuk CSR.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya