Kunjungan Spesifik Komisi V DPR, Proyek Jembatan Timbang Cimanuk Bermasalah...?


BARAK, (Banten)- Tak berselang lama usai kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau proses rehabilitasi jembatan timbang Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cimanuk, sejumlah pihak mencium aroma ketidak-beresan dalam pelaksanaan proyek jembatan gantung tersebut.

Publik mensinyalir, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek yang berlokasi di Desa/Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten itu terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.

Adapun beberapa kejanggalan yang patut diduga dilakukan pihak pelaksana antara lain pekerja yang tidak difasilitasi dengan perlengkapan alat keselamatan kerja (K3), papan proyek yang tidak mencantumkan nilai dan sumber anggaran, dan untuk proses pengelasan menggunakan tabung gas elpiji 3 Kg yang mestinya menjadi hak warga kurang beruntung.

Hal itupun menjadi sorotan aktivis lokal, salah satunya aktivis P-4, Ekek.

Menurutnya, K3 sangat penting melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja.

"Begitu pula soal Keterbukaan Informasi Publik (KIP), agar masyarakat bisa turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan," ujarnya disitat analisnews, kemarin.

Karenanya, ia berharap penegak hukum mengambil sikap, agar pelaksanaan pembangunan tidak digunakan untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.


Sebelumnya, laman resmi dpr.go.id melansir, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaifullah Tamiliha didampingi anggota Komisi V lainnya melakukan kunjungan spesifik dalam rangka meninjau proses rehabilitasi jembatan timbang Cimanuk.

Usai memimpin tim kunjungan spesifik, Tamiliha berharap, jembatan timbang Cimanuk dapat mengendalikan kendaraan Over Dimensi Over Load (Odol) yang dapat merusak konstruksi jalan dan jembatan.

"Jika ada kendaraan yang melebihi kapasitas, maka muaranya harus disita, kemudian dilelang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak," tegasnya.

Dipihak lain, Kornas Barak, Danil's menilai, rehabilitasi jembatan timbang Cimanuk hanya buang-buang anggaran negara.

"Mestinya dipertimbangkan, apa urgensinya jembatan timbang di Cimanuk? Kenapa tidak di jalur SP. Labuan-Bayah, Serang-Cilegon, atau di jalur Serdang-Bojonegara-Merak yang nyata-nyata jalanannya hancur terus akibat kendaraan Odol," sesalnya.

Menurut Danil's, sebaiknya DPR tidak main ketok-palu saja soal anggaran jembatan timbang. Salah-salah anggarannya digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau golongan.

"Kami melihat, sampai sekarang Kemenhub belum serius soal pembatasan Odol. Yang didepan hidung dibiarkan, yang dipelosok dicari-cari. Sampai saatnya nanti Kemenhub serius, sebaiknya anggarannya ditarik dan digunakan untuk membantu rakyat yang terimbas kenaikan BBM," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya