Rusun Rp 46,46 Miliar di BP2P Sulut Bermasalah

BARAK, (Sulut)- Proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PUPR yang dibangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P)  Sulawesi Utara (Sulut), disinyalir bermasalah, bahkan tidak selesai sesuai rencana.

Pasalnya, proyek yang di PHO "diam-diam" itu, kini masih dalam tahap pengerjaan. Para pekerja masih terlihat melaksanakan berbagai item pekerjaan dihampir berbagai sudut bangunan.

Pengawas proyek sendiri memastikan pekerjaan sudah selesai, dan berdalih pekerjaan yang tengah dilaksanakan saat ini hanyalah berupa pemeliharaan.

Pembangunan Rusun bagi ASN di lingkungan Kementerian PUPR oleh BP2P Sulut sendiri merupakan proyek Multy Years Contrac (MYC) atau kontrak tahun jamak sejak 2020 yang direncanakan selesai pada akhir 2021.

Namun hingga kini, pembangunan Rusun type T.45/6 lantai berjumlah 68 unit dengan daya tampung 272 orang itu, disinyalir belum rampung sepenuhnya. Pekerjaannya sendiri dilaksanakan oleh PT Mitra Usaha Jasa.

Belakangan, sejumlah kejanggalan terkuak. "Banyak masalahnya, mulai dari gaji pekerja yang tidak dibayarkan, hingga pembangunan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Proyek (RAP)," ungkap sebuah sumber layaknya dilansir manadopost, Senin (27/06/2022).

Sumber tersebut merinci, salah satu persoalan seperti pada direskit di anggaran Rp 175 juta, namun diperkirakan hanya dipakai antara Rp 50- 60 juta.

"Pembangunannya terkesan asal jadi karena tidak sesuai RAP. Ada juga dugaan suap kepada oknum-oknum tertentu," ungkapnya.

Pantauan media dilokasi, papan proyek nampak sudah di copot, namun para pekerja masih melaksanakan pekerjaan dihampir semua sudut bangunan. Sejumlah pekerja nampak masih sibuk melakukan pekerjaan berat. Tumpukan sampah di depan bangunan pun seolah dibiarkan begitu saja.

Pengawas proyek, Gideon Antonius berdalih, proyek sudah masuk tahap pemeliharaan, sehingga aktivitas pekerjaan masih berlangsung.

"Proyek sudah selesai dari tahun lalu. Yang dikerjakan itu cuma bagian dari pemeliharaan," jelasnya.

Sementara terkait berbagai tudingan miring, Gideon menuding balik, jika itu semua ulah mantan pekerja yang tidak profesional.

"Saya belum lama kesini. Tapi saya tahu semua dikerjakan sesuai RAP. Kami heran, kenapa waktu pembangunan tidak ada yang datang mempermasalahkan," ujarnya.

Pernyataan Gideon tentang proyek yang sudah rampung sejak tahun lalu, berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala BP2P Sulawesi I, Recky Walter Lahope saat memantau pembangunan Rusun pada Jum'at (25/02/2022) lalu.

"Progres saat ini sudah 85,42 persen. Kalau tidak ada halangan, proyek akan segera rampung dalam waktu dekat, dan akan segera diresmikan," ujarnya disitat manadopost, Selasa (01/03/2022).

Lahope menjelaskan, total biaya pembangunan Rusun dengan luas bangunan 2.651 meter persegi itu adalah sebesar Rp 46,46 miliar, termasuk untuk fasilitas meubelair pada tiap-tiap hunian.

"Jika memang bangunan sudah rampung sejak tahun lalu, mestinya semua fasilitas meubelair sudah tersedia disetiap hunian. Inspektorat perlu segera turun," ungkap sumber infobarak.* (Barak)