BPJN Kalsel Jawab Sorotan DPRD Kalsel Soal Proyek Tak Selesai

Target Penanganan Kelar Sebelum Lebaran


BARAK, (Kalsel)- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), M Syaripuddin, menyoroti kondisi sejumlah proyek jalan dan jembatan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang tak kunjung selesai. Hal itu dinilai menjadi penyebab jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin banyak yang rusak.

Kerusakanpun semakin parah akibat pengerjaan perbaikan yang lamban. Karenanya, Syaripuddin mendorong BPJN XI Banjarmasin segera menyelesaikan semua pekerjaan yang lamban, termasuk yang putus kontrak.

Belakangan, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Tanbu menjadi sorotan banyak pihak, mengingat tingginya angka kecelakaan tunggal yang terjadi, termasuk truk yang ambles hingga menghambat arus lalu-lintas di jalan nasional tersebut.

"Jalan nasional di Kab Tanbu menjadi perhatian, karena banyak yang rusak dan penanganannya belum maksimal," ujarnya.


Seperti diketahui, selain jalan yang mengalami kerusakan cukup parah, ada pula pembangunan jembatan yang mangkrak, diantaranya di Tanah Merah Kersik Putih, Batu Licin, Sepunggur, dan Sungai Lembu, yang semuanya masih termasuk wilayah Kab Tanbu.

"Ada dua proyek besar yang penanganannya berbeda yang kami soroti, yakni jalan dan jembatan. Keduanya dalam kewenangan BPJN XI Banjarmasin, dan hingga saat ini belum ada yang selesai," tegasnya.

BPJN Target Sebelum Lebaran Sudah Tertangani

Sementara Kepala BPJN XI Banjarmasin, Syauqi Kamal, yang dihubungi infobarak, Senin (11/04/2022) mengungkapkan, kerusakan yang dikeluhkan sedang dalam penanganan dengan paket Multy Years Contrac (MYC 2021-2023) Preservas, yakni ruas Asam-Asam -Pagatan-Batulicin.

"Dibeberapa titik dikawasan Tanbu, terjadi penurunan kondisi dengan cepat akibat cuaca hujan hingga akhir Maret kemarin. Kemudian ditambah lagi dengan banyaknya angkutan berat (Tambang dan Semen) yang melintas," ujarnya via pesan WhatsApp.


Syauqi menjelaskan, kerusakan sudah ditangani dengan rekonstruksi, dengan menghampar agregat dan sirtu.

"Target kami, sebelum lebaran sudah tertangani semua, untuk memperlancar arus mudik dan balik Idul Fitri 1443 H/2022. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menangani hingga aspal," jelasnya.

Sementara terkait jembatan yang putus kontrak, lanjutnya, tetap bisa digunakan, karena sudah dilakukan perataan pada bagian oprit.

"Untuk keamanan para pemudik, kami juga akan memperbanyak pemasangan rambu-rambu," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya