Warga Demo Tuntut Perbaikan Jalan Nasional di Sambas

18 Tahun Tak Ada Perhatian Serius


BARAK, (Kalbar)- Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan nasional akses pelabuhan Sintete, di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Namun sayangnya aksi tersebut salah alamat, karena dalam spanduk yang dibentangkan, masa menuntut perbaikan kepada Bupati.

Hal itu pun langsung mendapat respon dari Kabag Perekonomian Kab Sambas, Suhut Firmansyah yang datang menemui masa aksi di Dusun Sintete, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Selasa (25/01/2022).

Suhut membeberkan, jika ruas jalan sepanjang 1,5 Km tersebut menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar, dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR.

"Katanya sudah 18 tahun tidak ada upaya signifigkan untuk mengatasi kerusakan jalan ini. Perlu diketahui, status jalan ini adalah jalan nasional yang pembiayaannya bersumber dari APBN," tegasnya.

Tapi meskipun jalan itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, Suhut menegaskan, Pemkab Sambas tetap memperjuangkan agar segera dibangun.

"Minggu kemarin kami sudah rapat membahas jalan ini. Kami mohon dukungan dari masyarakat sekitar. Karena dari hasil rapat, ditemukan masih adanya warga yang tidak mau rumahnya dibebaskan untuk pelebaran jalan. Padahal jalan ini sudah harus dilebarkan, agar sesuai dengan intensitas kendaraan yang melintas," jelasnya disitat insidepontianak.com, Selasa (25/01/2022).

Menurut Suhut, lantaran masih adanya beberapa warga yang tidak ingin melepas rumahnya, membuat BPJN belum bisa membangun jalan tersebut.

"Padahal BPJN sudah siap membangunnya," ucapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sambas, Suriadi, berjanji untuk terus mengawal aspirasi warga.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan kerusakan jalan akses Pelabuhan Perintis Sintete.

"Bapak/ibu harap tenang. Saya bersama warga. Saya akan mengawal aspirasi ini sampai ke pusat. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian serius, karena warga sudah lama menderita akibat jalan rusak," ungkapnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya