Dua Ruas Jalan Nasional di Kalsel Terancam Putus


BARAK, (Kalsel)- Dua ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Banjarmasin terancam putus. Keduanya terdiri atas ruas jalan nasional di Kabupaten Balangan, tepatnya disekitar kantor DPRD Balangan, dan ruas jalan nasional di Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Kondisi jalan disekitar Kantor DPRD Balangan misalnya. Penurunan tanah dasar (pondasi-red) menyebabkan badan jalan mulai terlihat ambles, bahkan harus ditutup sementara, agar tidak membahayakan para pengendara.

Sejatinya, pada lokasi yang sama pernah ambles beberapa tahun silam. Belajar dari pengalaman sebelumnya, membuat Satlantas Polres Balangan melakukan pengalihan arus lalu lintas.

PPK ruas tersebut, Dwi Wahyono, disitat kalsel.prokal.co beberapa waktu lalu mengaku, pihaknya sudah melakukan investigasi untuk penanganan kerusakan yang ada.

"Sekarang sudah dilakukan penanganan sementara. Mungkin tahun depan baru dilakukan perbaikan yang serius. Rencananya perbaikan akan menggunakan file-slab, dan design-nya sudah ada," ujarnya.

Anshari, salah seorang warga sekitar menuturkan, kerusakan berupa ambles pada lokasi yang sama sudah sering terjadi. Ia berharap setelah nanti diperbaiki, tidak lagi terjadi kerusakan yang sama.


Begitu pula dengan kerusakan berupa retak indikasi ambles pada ruas jalan nasional di Desa Pinang Habang, Kec Amuntai Tengah, tepatnya dijembatan penghubung antara Desa Pinang Habang dengan Danau Cermin.

Plt Bupati HSU, Husairi mengungkapkan, pihaknya kerap mendapat laporan dari masyarakat terkait kerusakan jalan nasional, terutama pada ruas Trans Kalimantan.

Dipihak lain, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani mengatakan, pihaknya bersama Pemkab dan Satker PJN Wilayah II Kalsel sudah bersama-sama turun kelokasi untuk meninjau langsung kondisi fisik dilapangan.

"Rencananya hari Rabu ini kami ada RDP dengan Ditlantas, Dishub, Balai Jalan, dan semua pihak terkait. Kami turun lapangan juga untuk bahan nanti saat RDP," jelasnya dilansir kalsel.antaranews.com,  Senin (06/12/2021).

Sahrujani juga menegaskan, perlu adanya langkah cepat untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, seperti pemasangan papan peringatan dilokasi jalan yang rusak.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya