Kinerja BPJN Papua Barat Patut di Audit

BARAK, (Papua Barat)- Sejumlah persoalan belakangan mencuat terkait lemahnya kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi Papua Barat (Pabar).

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Satker/PPK, maupun Satker P2JN yang ditugaskan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Pabar, dinilai tak mampu memberikan kontribusi lebih dalam membangun infrastruktur yang memadai sebagai penggerak roda perekonomian lokal.

Sebaliknya, seiring waktu berjalan, warga mengeluhkan kualitas jalan/jembatan yang terus menurun.

Salah satu contoh, pengaspalan yang dilakukan pada ruas jalan nasional Countener Km 18 di Kota Sorong, kembali mengalami kerusakan meskipun baru terhitung bulan.

Warga menduga, pekerjaan pengaspalan jalan nasional tersebut tidak berkualitas, lantaran suhu aspal yang digunakan tidak sesuai standar.

Tak hanya itu, kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional di dalam Kota Sorong juga membuat warga berinisiatif melakukan penambalan menggunakan bahan campuran semen, dan menarik iuran secara sukarela dari para pengguna jalan yang melintas.

Begitu pula dengan kritik publik yang menyangsikan keseriusan BPJN Papua Barat dan jajaran Satker/PPK dibawahnya, saat melakukan pengaspalan jalan yang akan dilewati oleh iring-iringan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kota Sorong. Publik beranggapan, jika saja Presiden dan rombongan tidak datang ke Sorong, entah kapan ruas jalan nasional itu akan di aspal.

Tak berhenti hanya disitu. Persoalan dalam penyelenggaraan jalan nasional di Papua Barat juga kembali dikritik warga, lantaran Balai dan Satker/PPK tidak mengambil pelajaran dari tiga Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas yang diakibatkan jalan rusak.

Hal itu terlihat dari tidak diperbaikinya kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional di Oransbari, Manokwari Selatan yang semakin hari kian mengkhawatirkan bagi masyarakat pengguna jalan.

Para pengendara mengeluhkan, meskipun kerusakan sudah terjadi sejak lama, namun belum juga ada usaha perbaikan dari pihak terkait.

Begitupun dengan bagian jalan yang longsor, hanya dipagari dengan papan kayu tanpa adanya usaha perbaikan.

"Jalan itu sudah lama rusak, dan belum ada usaha perbaikan. Tadinya kerusakan belum terlalu parah, tapi sekarang sudah semakin parah. Longsoran juga cuma dibatasi dengan pagar kayu. Bahayanya lagi, gorong-gorong juga sudah longsor terkikis air hujan," ujar Fery, salah seorang pengendara yang setiap hari mengangkut sembako ke wilayah Ransiki, layaknya dilansir nusantarapos, Jumat (12/11/2021) lalu.

Persoalan lain yang tak kalah menggelitik dari penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional di Pabar, adalah adanya indikasi korupsi dalam pekerjaan drainase pada ruas Makbon-Mega, di Kabupaten Sorong.

Pasalnya, selain "merusak" situs wisata air terjun, kontraktor pelaksana juga diduga menggunakan material batu yang diambil dari gunung yang digusur disekitar lokasi proyek untuk pembangunan drainasenya.

Selain itu, kondisi jalan juga sudah memperihatinkan, dan membahayakan para pengguna jalan yang hendak menuju Distrik Mega dan Kabupaten Tambrauw.

Banyaknya persoalan yang mengemuka tersebut, membuat Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) meminta Itjen Kementerian PUPR melakukan audit khusus terhadap penyelenggaraan anggaran di BPJN Papua Barat dan jajaran. Begitu pula DJBM yang diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan fisik jalan dan jembatannya.* (Barak)