Dirjen BK Jangan Biarkan BP2JK Gagalkan Capaian Infrastruktur Pemerintah

BARAK, (Jakarta)- Adanya beberapa perusahaan jasa konstruksi yang tidak sanggup mengerjakan proyek yang diperolehnya lewat tender di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), membuat publik geram.

Pasalnya, "amburadulnya" kinerja BP2JK, mengakibatkan tidak tercapainya progres fisik sejumlah proyek dibeberapa daerah. Hal itu diduga terjadi akibat perusahaan jasa konstruksi yang dimenangkan oleh BP2JK tidak memiliki kecakapan, bahkan wan-prestasi.

"Kami menduga ada yang tidak beres dengan BP2JK. Ini harus menjadi perhatian serius dari Dirjen Bina Konstruksi," ungkap Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, Jum'at (09/07/2021).

Danil's mencontohkan tender jembatan Olor Gedang Cs di BP2JK Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dari 82 peserta yang mengajukan penawaran, BP2JK memenangkan PT PPK yang berpusat di Jawa Barat (Jabar) dengan harga penawaran terkontrak sebesar Rp 16,67 miliar, dari pagu anggaran sebesar Rp 21,96 miliar.

"Kami menduga semacam ada kesengajaan untuk menggagalkan proyek pemerintah. Bayangkan saja, BP2JK NTB berani memenangkan perusahaan yang menawar dengan selisih sekitar Rp 5,3 miliar dari pagu untuk pekerjaan sekompleks itu," sesalnya.

Terlebih, kata Danil's, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang berasal dari Jabar.

"Biaya mobilitasnya tentu sangat tinggi, karena harus dua kali nyeberang lautan (Ketapang-Gilimanuk dan Padang Bai-Lembar). Apakah hal-hal seperti ini tidak diperhitungkan...?," Tegasnya.

Akibat "amburadulnya" tender di BP2JK NTB tersebut, lanjut Danil's, paket pembangunan jembatan Olor Gedang Cs tidak tercapai progres fisik terkontrak. Bahkan dalam 7 bulan, kontraktor hanya mampu mengerjakan fisik sebesar 2 persen.

"Tapi alhamdulilahnya, Balai, Satker dan PPK penyelenggara fisik sudah mem-blaclist PT PPK, karena dinilai wan-prestasi. Kami mendukung penuh langkah tegas Balai, Satker dan PPK tersebut," ujarnya.

Atas persoalan ini, Danil's meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi, Trisasongko Widianto, segera mengambil langkah tegas dengan mengganti seluruh jajaran BP2JK NTB, terutama Kepala Balainya.

"Dirjen harus bersikap. Bagaimanapun Dirjen bertanggungjawab atas kinerja bawahannya yang membuat target proyek pemerintah tidak tercapai, bahkan mangkrak," tegasnya lagi.

Danil's juga mengingatkan Dirjen BK, agar tidak "kompromi" terhadap kelemahan yang dapat merusak citra pemerintah.

"Terlebih infrastruktur merupakan fokus pembangunan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Jangan sampai publik beranggapan, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang hendak menggagalkan capaian kinerja infrastruktur pemerintah," pungkasnya.* (Barak)