BP2JK Ancaman Bagi Keberlangsungan Infrastruktur Nasional...?

BARAK, (Jakarta)- Dari hari ke hari, kinerja penyelenggaraan tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah oleh jajaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Dirjen BK) semakin menunjukkan trend menurun.

Hal inipun dipandang oleh berbagai kalangan sebagai ancaman bagi peningkatan kualitas infrastruktur secara nasional.

"Makin hari, makin banyak saja kontraktor pilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang kinerjanya kurang baik, bahkan masuk daftar hitam," ungkap Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Dedi, Rabu (14/07/2021).

Karenanya, ia memandang fenomena ini sebagai ancaman bagi tercapainya target pembangunan infrastruktur secara nasional.

"Kalau kondisi ini dibiarkan, bukan hanya kualitas infrastruktur yang akan semakin menurun, namun roda perekonomian nasionalpun pasti terganggu," tegasnya.

Terlebih lagi, katanya, banyak paket yang gagal lelang, bahkan yang bernilai Rp 200 miliar.

"Kalau tendernya masih terus diulang hingga akhir Juli, maka anggaran akan ditarik kembali, dan tidak akan bisa direalisasikan pada tahun berjalan. Bukan hanya penyelenggara fisik infrastruktur yang dongkol dengan kondisi seperti ini, namun lagi-lagi masyarakat sebagai penerima manfaat akhir tidak dapat merasakan hasil pembangunan pemerintah. Dan bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan yang fenomenal tersebut, Dedi mendesak Dirjen BK segera melakukan perombakan total terhadap jajarannya di tiap BP2JK. Kalau Dirjen tidak berani, lanjutnya, sebaiknya Dirjen BK diganti saja.

"Masih banyak figur-figur berintegritas yang dimiliki Kementerian PUPR. Jangan sekedar menilai kemampuan dari latar belakang pendidikan, tapi pilihlah figur yang jujur mengemban amanah, dan berani mengambil tindakan tegas saat jajarannya melakukan kesalahan yang dapat merugikan bangsa dan negara," pungkasnya.* (Barak)