Pattimura Mesti Waspadai Manufer Pemain Proyek

Oleh: Barak

"SERANGAN" terhadap para pejabat penyelenggara infrastruktur jalan/jembatan dilapangan, belakangan ini kerap menghiasi laman media masa.

Tak pelak, para penyelenggara lapangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Satuan Kerja (Satker) "dituding" melakukan hal-hal yang diluar nalar.

Ironisnya, dugaan bernada tudingan itu dilontarkan oleh figur-figur yang selama ini dikenal "mahir bermain proyek".

Kemanakah muara dari pernyataan yang dilontarkan selama ini...? Apakah ada unsur memanfaatkan situasi untuk mendapatkan proyek dari Kementerian PUPR...? Jika memang iya, lalu mempankah manufer yang menerabas norma itu membuat gentar penyelenggara...?

Kemanapun muaranya, sebaiknya Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lebih selektif dalam menyaring informasi yang beredar, apakah murni kritik dari publik yang tulus berpartisipasi membangun negeri, ataukah didompleng kepentingan "pemain proyek".

Tak ubah dengan yang kini tengah menghiasi laman media di Provinsi Banten. Bermacam dugaan bernada tudingan dialamatkan pada PPK, Satker dan Balai yang bekerja dengan nurani.

Padahal jauh sebelum mereka bersuara, Barak adalah pihak yang paling getol mengkritisi disetiap celah ketidak-beresan.

Begitu pula ketika mencium aroma yang kurang sedap saat ini, elemen masyarakat yang tergabung dalam wadah Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) merasa perlu buka suara, agar pejabat penyelenggara lapangan tidak menjadi pihak yang paling dirugikan dari manufer pemain proyek.

Tidak ada yang salah bagi siapapun warga negara menjalankan kegiatan usahanya, selama dijalankan dengan benar, tanpa sikut kiri sikut kanan. Namun ketika dijalankan dengan cara-cara yang kurang elegan, termasuk "mendompleng" sisi netralitas media masa, maka itulah yang perlu dikritisi.

Monopoli Proyek

Belakangan, kritik pedas salah seorang anggota dewan yang juga aktif diberbagai organisasi di Provinsi Banten kembali menyita perhatian publik.

Dalam Video yang beredar luas dikalangan masyarakat tersebut, pengkritik menyebutkan, "Siapa yang tidak tahu soal siapa yang selama ini memonopoli proyek...? Sejak berkuasa (menjadi Kepda-red) hingga kini anaknya yang berkuasa (menjadi Kepda-red) tidak ada yang bisa mendapatkan proyek selain orang-orang disekitar lingkarannya saja...?".

Setidaknya Itulah penggalan kalimat bernada kritik dalam bahasa Sunda tersebut.

Selektif

Publik tentu berharap, agar DJBM Kementerian PUPR dan jajaran Inspektorat lebih selektif dalam menyaring informasi yang beredar.

Sebab ada informasi yang bersumber dari elemen masyarakat yang tulus hendak membangun negeri. Namun tak bisa dipungkiri, ada pula informasi yang "didompleng kepentingan" pelaku usaha jasa konstruksi, yang selama ini menguasai proyek didaerah.

DJMB Kementerian PUPR tidak perlu khawatir dengan "tekanan" ataupun dugaan yang bernada tudingan, apalagi sampai mengorbankan penyelenggara lapangan untuk informasi "hambar" yang jauh dari realita lapangan.

Begitu pula pejabat penyelenggara lapangan, tidak perlu khawatir melawan "tekanan". Selama berada pada jalur, publik pasti akan mendukung sepenuhnya.

"Tidak Ada Kekuasaan Yang Tidak Tersentuh Hukum". Raja Namrudz sang penguasa Babilonia saja menderita dan mati hanya oleh se'ekor nyamuk. ***