Negara Rugi Rp 65 M, KPK Supervisi Kasus Korupsi Jalan Ir Sutami-Sribawono


BARAK, (Lampung)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mensupervisi kasus dugaan korupsi proyek preservasi dan rekonstruksi jalan nasional Ir Sutami-Sribawono-Simpang Sribawono di Lampung Timur yang kini ditangani Ditreskrimum Polda Lampung.

Kamis (22/04/2021), jajaran KPK yang dipimpin Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamolango, menyambangi Mapolda Lampung dalam rangka kegiatan supervisi kasus dugaan korupsi proyek jalan Ir Sutami-SP Sribawono yang disinyalir merugikan keuangan negara hingga Rp 65 miliar.

Selain kegiatan supervisi, Nawawi Pamolango juga menyebutkan, kedatangan pihaknya sekaligus memperkenalkan Brigjen Pol Yudiawan yang tak lain merupakan Direktur Korsubga Wilayah II yang membawahi enam Provinsi, termasuk Lampung.

"Kami datang bersama tim, sekaligus memperkenalkan Direktur Korsubga Wilayah II," ujar Nawawi di Mapolda Lampung, Kamis (22/04/2021).

Ia juga menjelaskan, dari enam tugas KPK, diantaranya koordinasi dan supervisi.

"Kehadiran kami untuk koordinasi dan supervisi kasus yang tengah ditangani Polda. Ada Kasatgas Penindakan yang masih akan terus berdiskusi penyidik Polda," katanya.

Direskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Mestron Siboro mengiyakan kehadiran KPK dalam rangka supervisi dengan bidang penindakan KPK.

Sementara terkait penetapan dan pengumuman tersangka dugaan korupsi jalan Ir Sutami-SP Sribawono, pihaknya masih menunggu hasil supervisi dari Tim KPK.

"Soal kemungkinan Tinda Pidana Pencucian Uang (TPPU), masih menunggu hasil supervisi. Apakah ada potensi mengarah pada unsur pencucian uang, bisa dikembangkan atau tidak, kita lihat saja perkembangannya," tegas Mestron layaknya dilansir teraslampung, Kamis (22/04/2021).

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi proyek preservasi rekonstruksi jalan nasional Ir Sutami-Sribawono-SP Sribawono yang disinyalir merugikan keuangan negara Rp 65 miliar, Subdit III Tipikor pada Ditreskrimsus Polda Lampung telah menyita uang sebesar Rp 10 miliar dari perusahaan jasa konstruksi pemenang tender, PT Usaha Remaja Mandiri (URM).

Selain menyita uang, penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen dan tiga stempel perusahaan yang diduga untuk "memainkan" dokumen.

Sebelumnya juga di khabarkan, setidaknya ada empat calon tersangka yang diperoleh selama masa penyelidikan dan penyidikan, dan pemeriksaan terhadap 54 orang saksi. Empat tersangka tersebut disinyalir merupakan pelaku jasa konstruksi dan dari pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung.

Dari penjelasan Polda, disinyalir ada beberapa oknum dari Kementerian PUPR yang mencicipi fee dari proyek TA 2018-2019 senilai Rp 147 miliar tersebut.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya