Legislator Datangi BPJN XXI Kendari

Pertanyakan Jalan Nasional Baru Dibangun Mulai Rusak


BARAK, (Sultra)- Prihatin melihat kondisi jalan nasional yang belum lama dibangun, namun sudah mulai mengalami kerusakan dan membahayakan masyarakat pengendara, legislator asal Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari.

Kedatangan Ketua DPRD Muna bersama rombongan Komisi III pada Kamis (01/04/2021) tersebut, untuk mempertanyakan kondisi jalan nasional di Muna saat ini.

"Kita mengunjungi BPJN Wilayah Sultra untuk mempertanyakan pembangunan infrastruktur di Mubar. Contohnya, ada pembangunan jalan nasional sebagian mulai rusak dan tergulung (bergelombang-red)," ujar Anggota Komisi III DPRD Mubar, La Ode Sariba, layaknya dilansir zonasultra, Minggu (04/04/2021).

Menurutnya, jalan nasional yang belum lama dibangun oleh Kementerian PUPR, seperti yang ada di Desa Sawerigadi dan Desa Waulai Kec Barangka, Kab Mubar, Sultra, mulai mengalami kerusakan.

Meskipun sebelumnya pihak BPJN XXI Kendari dan jajaran sudah berusaha memperbaiki, lanjutnya, namun rusak lagi dan sangat rawan menimbulkan kecelakaan.

"Jadi kita mempertanyakan pengerjaan jalan nasional Raha-Tondasi yang sebagian ruas jalannya memang sudah mengalami kerusakan. Apalagi dijalan tersebut ada gundukan aspal, sehingga sangat rawan terjadinya kecelakaan," jelasnya.

Selain mempertanyakan kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional yang baru dibangun, kata Ketua KNPI Mubar tersebut, pihaknya juga mempertanyakan soal kerusakan yang terjadi pada jalan strategis nasional, seperti ruas menuju Bandara Sugimanuru sekitar 3 Km yang belum diperbaiki.

Dipihak lain, Kepala BPJN XXI Kendari, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, MT, yang dihubungi infobarak, Minggu (04/04/2021), hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan.

Namun berdasarkan keterangan Anggota DPRD Mubar, pertanyaan pihaknya sudah dijawab oleh Kepala BPJN XXI Kendari, yang mengaku akan menindaklanjuti masukan dari DPRD Mubar.

Diketahui, dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Mubar, Sitti Sariani Illaihi didampingi rombongan Komisi III yang terdiri atas La Ode Sariba, Rahman, dan Nur Aisyah Ilyas.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya