Legislator: Bupati Bima Jangan "Pelihara" Direktur PD. Wawo


BARAK, (NTB)- Bupati Bima,  Hj. Indah Damayanti Putri, SE, dinilai tak memiliki nyali untuk mencopot Direktur PD. Wawo, Sudirman, SH, meskipun diduga telah melakukan berbagai tindakan yang merusak citra Pemerintah Kabupaten Bima.

Selain disinyalir tersangkut dalam kasus dugaan penipuan pengadaan pangan yang diduga melibatkan PT.Green senilai Rp 26 miliar, pria yang juga dikenal dengan sapaan Tofan itu diduga menggadaikan aset berupa kendaraan roda empat dan sejumlah aset penting lainnya milik BUMD Kab Bima.

"Gemulainya" sikap Bupati, Indah Damayanti, mendapat kritik pedas dari Anggota DPRD Kab Bima, Rafidin, S.Sos.

Ia menilai, Bupati tidak memiliki keberanian untuk memberhentikan Sudirman.

"Kami melihat, Bupati terlalu banyak "pertimbangan". Padahal Bupati paham, semakin lama Tofan menduduki jabatan sebagai Direktur PD. Wawo, akan banyak pula masalah yang ditimbulkan dikemudian hari," ujarnya kepada infobarak, Kamis (08/04/2021).

Rafidin bahkan dengan tegas meminta Bupati tidak "memelihara" figur yang layak memimpin BUMD.

"Sampai hari ini kami masih menanti konsitensi Bupati. Jika memang Pemkab tidak terkait sama sekali dengan kasus yang menjerat PT. Green, mestinya Bupati berani mencopot Tofan. Terkecuali kalau ada kekhawatiran munculnya isu soal keterkaitan Pemkab dengan PT. Green jika Tofan diberhentikan," ungkapnya.

Rafidin juga meminta Bupati tidak membuat kebijakan "balas-jasa" terhadap kelompok politiknya dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena hal itu hanya akan berdampak buruk pada jalannya roda pemerintahan, dan sangat merugikan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat akhir.

Ia juga mengingatkan soal banyaknya Kepda yang tersangkut kasus hukum akibat salah mengelola BUMD.

"Bupati harus memiliki keberanian menempatkan figur yang sesuai keahlian untuk mengelola BUMD. Jangan sampai BUMD yang mestinya dapat memberi nilai manfaat bagi PAD dan rakyat, justeru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab disekitar lingkaran kekuasaan sendiri," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya