Benarkah Ada Peran Broker di BP2JK NTB...?

18 Dari 19 Paket Dimenangkan Jasa Konstruksi Luar

BARAK- Informasi soal 90 persen pekerjaan konstruksi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dimenangkan oleh kontraktor luar, memantik keprihatinan dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak).

Kornas Barak, Danil's mengingatkan, agar Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB tidak main-main.

"Kami sangsi jasa konstruksi lokal kalah saing...! Tidak mungkin kualitas jasa konstruksi lokal seburuk itu, sampai 90 persen paket dikuasai jasa konstruksi luar. Kami minta seluruh jajaran BP2JK NTB benar-benar diawasi," tegas Danil's, Minggu (14/02/2021).

Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kualitas jasa kontruksi lokal terus menunjukkan trend membaik. 

"Makanya kami agak kaget juga kalau jasa konstruksi lokal kalah saing. Tapi tidak apa-apa, tahun ini tim kami akan turun berkala untuk memantau kualitas pekerjaan jasa kontruksi luar yang ditetapkan BP2JK sebagai pemenang 90 persen paket pada lelang awal tahun ini. Dan sebaiknya hasil akhir nanti sesuai dengan penilaian BP2JK," ujarnya.

Pihaknya, kata Danil's, sudah bosan dengan klarifikasi standar BP2JK sebagai penyelenggara lelang.

"Silahkan bermain dengan aturan standar. Tapi jangan juga lupa, nilai kemanfaatan infrastruktur bukan hanya terletak pada hasil akhir, namun lebih dari itu, harus mampu membawa nilai plus bagi perputaran roda perekonomian selama pembangunan berlangsung, termasuk PAD. Terlebih ditengah krisis akibat pandemi covid-19 sekarang ini," tegasnya.

Begitu pula jika memang benar kualitas dan daya saing para pelaku jasa konstruksi lokal kalah telak dari jasa konstruksi luar, maka patut dipertanyakan sejauh mana efektifitas pembinaan terhadap para pelaku jasa konstruksi lokal oleh elemen penyelenggara negara terkait.

Implikasi dari 90 persen paket dimenangkan kepada jasa konstruksi luar, lanjutnya, bukan hanya sekaratnya para pelaku jasa konstruksi lokal dan para karyawannya, tapi mobilisasi biaya tinggi juga menjadi persoalan tersendiri.

"Begitu pula nantinya, akan banyak pekerjaan yang di subkon-kan. Dan kalau sampai ada rentetan isu "jual-beli" proyek, maka itu tidak terlepas dari kebijakan BP2JK yang harus dimintai pertanggungjawaban,' tandasnya.

Dugaan adanya broker juga perlu dipertanyakan, mengingat dari 19 paket yang dilelangkan, 18 diantaranya dimenangkan jasa konstruksi luar, dan hanya satu paket saja yang dimenangkan jasa konstruksi lokal.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat NTB mengeluh ke DPRD. Bahkan ada yang mengadu, jika modus penyelenggaraan tender/lelang di BP2JK NTB sudah tidak baik dengan dugaan adanya broker, baik di internal BP2JK  maupun dari Balai.

Meskipun hal ini langsung dibantah oleh BP2JK, namun tetap saja harus menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).* (Barak)