Barak Dukung Gub Jateng Tegur Kepala BBPJN VII Jateng-DIY


BARAK- Langkah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang selalu merspon positif setiap keluhan masyarakat terkait persoalan jalan rusak, mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak).

"Respon Gubernur Jateng ini patut menjadi referensi bagi daerah lainnya. Jangan hanya menerima laporan ABS dibelakag meja, tapi sesekali luangkan waktu untuk melihat sekaligus merasakan apa yang rakyat alami dilapangan," ujar Kornas Barak, Danil's, saat berada di Kota Mataram, NTB, Jumat (19/02/2021).

Danil's kembali menegaskan kritik yang kerap dilontarkannya kepada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dalam beberapa bulan terakhir ini.

"Saat ini Jateng membutuhkan Kepala Balai, Kepala Satker (PJN & P2JN) dan PPK berjiwa pekerja untuk menangani persoalan jalan/jembatan yang ada. Tidak bisa kalau hanya sekedar ditangani dengan cara-cara standar. Butuh langkah-langkah inovatif," jelasnya.

Ia mencontohkan persoalan jembatan yang kembali rusak tak berapa lama setelah diperbaiki, jembatan yang rubuh, jalan yang masih minim saluran samping dan lain sebagainya.

"Kami gak asal kritik, tapi berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan," tegasnya.

Sebab itulah ia berpendapat, dibutuhkan pejabat penyelenggara lapangan yang berjiwa pekerja sekaligus inovatif untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada, baik Kepala Balai, Kepala Satker P2JN, Kepala Satker PJN maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Jangan terus berlindung dibelakang standar regulasi dan ketersediaan anggaran. Karena mau sampai kapanpun, persoalan anggaran itu tetap sama, ditarik keatas paha kesingkap, ditarik kebawah dada kelihatan," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo meminta persoalan jalan rusak lekas diselesaikan.

Saya minta patroli, pengawasan dan pengamatan kondisi jalan ditingkatkan. Minggu ini semua harus serentak gerak semua, baik Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pusat," ujarnya saat Rakor Kebencanaan diruang rapat Setda Prov Jateng, Selasa (16/02/2021) kemarin.

Ganjar mengungkapkan, dirinya kerap mendapat protes dari warga terkait kerusakan jalan nasional Pantura. Karenanya ia meminta persoalan itu lekas direspon dengan baik, agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat pengendara.

"Balai jalan nasional saya minta patroli dong. Kalau tidak, cari alat. Jangan diam saja. Kalau belum bisa dibangun, ya kasih rambu-rambu peringatan biar gak bikin celaka. Kita siap bantu," ujarnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya