Mengupas Persoalan Korupsi Dari Akarnya


Bag: 1

Terhipnotis Aksi SuperHiro

Oleh: Danil's

SEAKAN luput dari sistem pencegahan, jarang sekali ada yang mengupas akar persoalan yang menjadi sumber malapetaka terjadinya "perampokan uang negara" (korupsi-red) lewat jalan kekuasaan/kewenangan.

Publik seakan terhipnotis dengan aksi-aksi "SuperHiro" penangkapan para pelaku korupsi, yang terkadang "digoreng" hingga menjadi bahan konsumsi publik paling "renyah" untuk disantap kapan saja.

Siapa yang mau membantah, jika dari masa ke masa, fokus pemberantasan korupsi masih bekutat sebatas penangkapan dan pemenjaraan para pelakunya...???

Jika saja pola seperti ini masih terus dipertahankan, maka tidak akan cukup jeruji penjara dinegeri ini menampung para pelaku korupsi yang terus berevolusi seiring perkembangan jaman dan tekhnologi.

Benar, bahwa pemerintah dan para penegak hukum, hingga lembaga-lembaga non pemerintah telah berupaya mengambil langkah-langkah pencegahan, baik lewat sosialisasi, seminar, lokakarya dan segala bentuk pencegahan lainnya. Namun faktanya, semua usaha dan kerja keras itu belum mampu memangkas perilaku korup yang sudah mengangkar, dan semakin berkembang pesat (evolusi-red) seiring perkembangan jaman.

Bahkan yang paling membuat suasana bathin rakyat semakin teriris, adalah ketika gerakan pemberantasan korupsi justeru menimbulkan gen korupsi baru yang lebih berbahaya.

Dengan sembunyi-sembunyi, bahkan terkadang menyolok mata, publik dihadapkan pada penindakan pelaku korupsi dengan cara-cara yang korup.

Hitung saja berapa banyak para pelaku penindak/pemberantas korupsi yang justeru menjadi penghuni bilik jeruji...? Itulah hasil dari pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang korup. Dan itulah akibat dari pemberantasan korupsi yang "tidak menghendaki" penguraian akar persoalan untuk meniadakan perilaku korupsi.

Bermain Pada Survey Harga Satuan

DARI semua persoalan yang timbul, mestinya sudah lebih dari cukup untuk menggerakkan nurani para pengambil kebijakan dinegeri ini, agar bisa mencapai logika berpikir selangkah lebih maju dari para pelaku korupsi yang selama ini sukses "merampok" uang negara.

Korupsi dibidang konstruksi misalnya. Sebagai sample bisa di lihat dari pola korupsi paket subkontrak fiktif di perusahaan plat merah, Waskita Karya, yang hingga kini masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski sederhana, namun pola yang digunakan dalam kasus tersebut, hingga kini masih tergolong sama.

Kebijakan yang masih menggunakan cara-cara kuno (primitif-red), utamanya dalam survey harga untuk menentukan harga satuan suatu barang, masih menjadi peluang besar bagi para pelaku korupsi untuk "merampok" uang negara dengan cara yang "dibenarkan".

Catatan; Yang dimaksud dengan cara yang dibenarkan adalah, dengan memegang lembaran surat dari hasil survey harga satuan, maka itulah yang menjadi dasar penentuan nominal anggaran.

Uraian; Sebelum menyelenggarakan lelang, penyelenggara negara terlebih dahulu melakukan survey harga satuan untuk dijadikan acuan dalam penentuan nilai (pagu anggaran) dari suatu paket pekerjaan yang akan dilelang.

Kemudian, setelah mendapatkan harga satuan yang di inginkan, dan memegang surat dari supplier, maka nilai paket lelang pun ditentukan.

Persoalannya adalah, manakala harga satuan yang ditetapkan tidaklah sesuai dengan harga riil yang berlaku di masyarakat. Yang terjadi adalah harga satuan untuk belanja dengan jumlah kecil (sedikit-red), kerap disamakan dengan harga satuan  pembelian dalam jumlah besar.

Padahal hukum pasar yang berlaku ditengah masyarakat, harga dengan pembelian dalam jumlah besar, jauh lebih murah dibandingkan harga dengan pembelian dalam jumlah sedikit.

Bahkan ada pula harga yang dijadikan acuan, justeru jauh lebih mahal dibandingkan harga yang berlaku dipasaran, dengan barang dan kualitas yang sama, bahkan lebih bagus. Bahkan setelah ditambah pajak dan lain sebagainya.

Dari sini, maka muncullah angka (nominal-red) yang menjadi sumber korupsi itu terjadi. Yakni pada "permainan" harga yang terlampau jauh dibandingkan dengan harga yang berlaku dipasaran.

(NANTIKAN SAMBUNGAN BAG KE-2...)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati