Duplikasi Jembatan Landak Gagal Konstruksi...?


BARAK- Adanya kerusakan pada oprit duplikasi jembatan Landak di Kota Pontianak, Prov Kalimantan Barat (Kalbar), seakan mengindikasikan bahwa pembangunan jembatan tersebut mengalami gagal konstruksi.

Hal itu disampaikan Koordonator Nasional Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, menanggapi kerusakan oprit duplikasi jembatan Landak yang baru berusia satu tahun.

"Audit forensik terhadap kondisi fisik jembatan secara menyeluruh perlu dilakukan, agar diketahui secara jelas apakah konstruksinya sudah dibangun sesuai perencanaan ataukah ada kegagalan konstruksi," ujar Danil's, Jumat (11/12/2020).

Menurutnya, Direktorat Jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu melakukan penelitian khusus terhadap seluruh rangkaian konstruksi yang dibangun, agar jembatan yang dibangun membawa nilai manfaat bagi masyarakat.

"Jika perlu, Direktorat Jembatan dapat menggandeng Inspektorat selaku auditor internal, termasuk sucofindo untuk penelitian apakah rangkaian baja yang digunakan sesuai standar atau tidak," jelasnya.

Danil's menambahkan, kerusakan yang terjadi pada oprit jembatan dalam usia yang relatif baru, bisa menjadi indikasi kegagalan konstruksi. "Makanya kami berkeras mengusulkan agar dilakukan audit (forensik) khusus," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, duplikasi jembatan Landak mengalami kerusakan pada bagian oprit. Hal itu membuat kontraktor pelaksana, PT Brantas Abipraya, kembali menutup akses kendaraan yang akan melewati duplikasi jembatan Landak selama sepuluh hari terhitung sejak tanggal 10-20 Desember 2020. Penutupan dilakukan untuk proses perbaikan oprit jembatan yang sudah dibuka untuk umum sejak setahun lalu tersebut.

Dari laman LPSE Kementerian PUPR, status paket proyek pembangunan duplikasi jembatan Landak yang berada dibawah kewenangan Satker PJN Wilayah I Kalbar, pada 23 Mei 2017 sudah selesai dilelang. Biayanya sendiri menggunakan kontrak tahun jamak, yakni bersumber dari APBN TA 2017, 2018 dan 2019.

Saat tender, dari hasil evaluasi, setidaknya terdapat 14 perusahaan jasa konstruksi yang lolos mulai dari PT Dewanto Cipta Pratama hingga PT Bumi Karsa. Namun hanya lima perusahaan yang dievaluasi, yakni terdiri atas PT Dewanto Cipta Pratama (PT DCP) dengan nilai penawaran Rp 71.780.271.130,00,-. Meskipun berada pada urutan pertama, namun PT DCP ini gugur lantaran masa berlaku SKA dan personil inti  yang diusulkan untuk jabatan Bridge Engineer atas nama Doso Prihandoko ST sudah habis masa berlakunya.

Kemudian urutan kedua dtempati PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai penawaran sebesar Rp 73.149.094.000,00,-. Lalu penawar terendah ketiga adalah PT Cahaya Tunggal Abadi (PT CTA) dengan nilai penawaran sebesar Rp 73.862.568.000,00,-, dan penawar terendah keempat dan kelima masing-masing PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai penawaran sebesar Rp 76.466.399.000,00,- dan PT Sumbersari Ciptamarga dengan nilai penawaran sebesar Rp 77.388.155.901,00,-. Dari proses tender tersebut, panitia tender menetapkan PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai pemegang kontrak dengan nilai HPS sebesar Rp 89.715.300.000,00,- (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya